Ribuan PMI dari Berbagai Negara Akan Pulang Prokes Harus di Prioritaskan

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

RadarKotaNews, Jakarta - Pemerintah beserta seluruh pihak terkait diminta agar mengantisipasi kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memprioritaskan protokol kesehatan (Prokes).

Permintaan tersebut di sampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar
dalam keterangan tertulis nya, Senin (31/5/2021).

Menurutnya, Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjumlah sekitar 34 ribu tersebut, adalah PMI yang telah habis masa kontraknya di berbagai negara, terutama Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Muhaimin meminta agar seluruh titik pintu masuk kedatangan harus diawasi dengan ketat.

Muhaimin yang akrab di sapa Gus Ami ini, menyebut soal protokal kesehatan, harus menjadi prioritas utama. Karena seluruh pihak harus bekerjasama, mulai pemerintah pusat dan juga pemda yang akan menjadi tujuan para WNI ini

Karena itu, Gus Ami sangat berharap soal prokes ini harus menjadi perhatian utama sehingga kemungkinan penyebaran Covid-19 bisa cegah. “Tanpa kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah ini mustahil bisa dilakukan. Kuncinya koordinasi dan kerja sama demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19”

"Yang terpenting adalah pemerintah memperhatikan nasib para pekerja migran tersebut. Sebab, selama ini Kementerian Tenaga Kerja mempunyai program Desa Migran Kreatif. Program Desa Migran Kreatif ini harus menjadi solusi bagi WNI yang habis masa kontrak mereka di luar negara dan kembali ke tanah air (purna PMI)," imbuhnya

Meski begitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, berprinsip guna mencegah mereka kembali lagi ke luar negeri, apalagi secara ilegal, ekonomi daerah harus terus didorong tumbuh agar mereka bisa bekerja di tanah air.

Mengenai persoalan PMI ini, Muhaimin menegaskan bahwa
memang kompleks dan harus ditangani dengan matang. Karena itu, dirinya terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, juga dengan komisi teknis di parlemen. Menurut dia, kompleksitas itu bukan hanya soal kepulangan yang memang harus benar-benar diawasi dengan ketat sehingga semua aman. Tetapi juga persoalan sosial ekonomi setelah kepulangannya yang harus dibenahi.

“Ini saya kira lebih dari soal kesehatan protokol kesehatan semata, tetapi problem sosial ekonomi pasca kepulangan itu yang jauh lebih penting,” ujarnya.

Pasalnya, para PMI yang bekerja di luar negeri adalah pilihan ekonomi yang rasional, karena bisa jadi di tanah air mereka susah mendapat pekerjaan. Karena itu, di tengah pandemi saat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, solidaritas bersama harus terus ditumbuhkan.

"Pemerintah pusat dan daerah harus mencari terobosan inovatif agar ekonomi bisa bergeliat sehingga sentra-sentra ekonomi di daerah bisa tumbuh Kembali dan para PMI ini tak perlu kembali ke luar negeri tapi mandiri di negeri sendiri," pungkasnya. [Ipk]

Penulis:

Baca Juga