oleh

Rencana Ibukota Pindah Ke Kaltim, Tokoh Betawi: Lebih Cepat Lebih Baik

RadarKotaNews – Rencana pemerintah untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat Betawi.

Seperti Majelis Adat Betawi, BPH Bamus Betawi, DPD Bamus Betawi, Ormas-ornas Betawi, Forum Betawi Rempug (FBR), Yayasan-yayasan Betawi, Sanggar Seni Betawi, Perguruan Silat Betawi, serta para Aktifis menyatakan sangat mendukung rencana pindah ibukota. Mereka menilai Jakarta sudah sesak dan tak mungkin lagi menapung.

Menurut BPH Bamus Betawi, Mujahidin mengatakan, harusnya secepatnya di pindahkan kita udah cape betawi jadi ibukota, selama 74 tahun tapi pemerintah tidak peduli, bahkan dari 74 tahun jadi ibukota apa pemerintah bayar kontrakan? giliran ada apa apa kita yang kena efek pertama.

lalu jakarta mau jadi kota santri metropolitan, tiap abis magrib ada gerakan ngaji, dan di tambah budaya betawi agamis.

Sementara, Sekjen Bamus Betawi, Muhammad Iksan mengatakan, Presiden Jokowi telah menyatakan ibukota akan pindah. Kajian dan perundang – undangannya juga akan selesai tahun 2019, sehingga 2020 akan langsung dimulai pembangunan di ibukota baru.

“Kalau hemat saya sebagai masyarakat asli Betawi, dengan kondisi Jakarta seperti sekarang ini, macet, kumuh, padat, sempit, maka memang sebaiknya pindah. Sebab problematika negara ada di Jakarta semua,” Kata M Iksan dalam Diskusi Publik bertajuk “Perpindahan Ibukota, Buruan Deh!” yang di gelar di Resto Kampung Kite, Gang Sentiong, Salemba, Jakarta pusat, Rabu (25/9/19).

Diskusi itu menghadirkan pembicara diantaranya Ketua Umum BAMUS BETAWI Haji Zaenudin, Mh.se, Sekretaris Majelis Adat Betawi sekaligus Ketum Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim, S.ag, Anggota DPRD-DKI Fraksi Golkar HR Khotibi Achyar (Haji Beceng), Ketua Bidang Politik Bamus Betawi DR. Usni Hasanudin, Ketua Umum BBM Haji Muhidin Muhtar, dan para tokoh betawi lainnya.

Sambung, M Iksan selama ini ada masalah terpendam di Jakarta, dan terkadang tidak disadari oleh warga Betawi sendiri. Baik masalah sosiologis, budaya, antropologis, ketimpangan ekonomi dan lainnya.

“Jadi selama ini warga Betawi ya, legowo dan banyak nerima saja dengan alasan sebagai ibukota. Nah, sekarang dengan wacana ibukota pindah ini, maka hak-hak warga betawi bisa dikelola oleh warga betawi sendiri,” jelasnya.

Tidak hanya itu, M Iksan juga menyebut,
kalau 2019 selesai disepakati UU pindah Ibukota, maka pada 2020 akan langsung dipantek oleh pemerintah untuk membangun di Kalimantan. Bahkan kata dia, 2024 akan pindah sebenar-benarnya pindah ibukota.

“Jadi hanya 4 tahun akan dikebut pemerintah Jokowi. Maka saya bilang, Ibukota Pindah, Buruan Dah,” tegas M Iksan.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum FBR sekaligus Sekretaris Majelis Adat Betawi, KH Lutfi Hakim, S.ag, mengatakan, pindah ibukota sebenarnya tak ada masalah.

“Yang jadi masalah adalah konsep apa yang akan ditawarkan kepada kita orang Betawi setelah nanti Jakarta tak lagi jadi ibukota. Inilah yang kita harus pikirkan,” ujar, ” ujar Kiai Lutfi.

Ia juga meyakini, jika nanti pindah ibukota bukan berarti semua akan berpindah. “Mungkin akan ada yang tertinggal di sini, entah pusat bisnis, wisata, budaya atau lainnya,” tegasnya.

Dengan dasar itu, Kiai Lutfi berharap, jika memang nanti ibukota betul-betul pindah, maka harus ada studi kelayakan yang cukup terkait konsep apa yang ditawarkan kepada warga betawi sebagai mantan ibukota.

Di tempat yang sama, Haji Beceng mengatakan, UU nomor 29/2017 tentang kekhususan Daerah Ibukota Jakarta tentu akan dicabut setelah Jakarta tak lagi menjadi ibukota.

Kalau tak lagi jadi ibukota, kata Haji Beceng, hak politik warga betawi yang selama ini tak ada akan dikembalikan. DKI akan ada pemilihan walikota langsung, juga akan ada DPRD tingkat II.

“Maka Walikota bisa dipilih langsung oleh masyarakat. Makanya sekarang anak betawi sekolah dah yang tinggi-tinggi,” jelas Haji Beceng.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed