oleh

Relaksasi Kredit OJK Perlu Digencarkan

RadarKotaNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan keringanan atau relaksasi kredit perbankan yang merupakan salah satu kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 yang ditetapkan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020.

Menurutnya, kebijakan ini ditujukan kepada pelaku UMKM dan pekerja informal dengan nilai kredit di bawah Rp 10 miliar yang terdampak secara langsung dan tidak langsung oleh penyebaran wabah Covid-19. Namun masih banyak informasi kebijakan ini yang simpang siur di lapangan.

Hal itu di tanggapi Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam RDP Komisi XI DPR RI dengan OJK secara virtual, Selasa (7/4/2020).

Karena itu, politisi yang juga akrab disapa Putkom ini meminta jajaran OJK lebih gencar melakukan edukasi terkait kebijakan keringanan kredit yang diberikan dan menyiapkan langkah lanjutan yang terukur, dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

Selain itu, ia mengapresiasi atas stimulus berupa keringanan kredit yang diberikan OJK kepada para pelaku UMKM dan pekerja informal.

“Namun, kita semua perlu teliti apakah kebijakan ini tepat sasaran. Berdasarkan aspirasi dari daerah pemilihan saya, banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa keringanan ini berlaku untuk semua debitur. Apabila masyarakat kurang tepat dalam menafsirkan aturan ini, risikonya mengganggu kinerja keuangan bagi industri perbankan. Untuk itu, kami mendorong OJK untuk meningkatkan edukasi terkait kebijakan kredit tersebut kepada masyarakat,” kata Puteri.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini juga menyoroti tentang pemberlakuan keringanan kredit ini bagi industri fintech. Ia berharap ke depannya OJK juga akan mengatur relaksasi bagi industri fintech, utamanya nasabah dari fintech lending berizin yang juga terdampak secara ekonomi dari wabah Covid-19. Sedangkan dari sisi perbankan, Putkom menjelaskan konsekuensi yang perlu diwaspadai oleh OJK dari pemberlakuan kebijakan ini.

“Kebijakan ini juga berpotensi akan memberatkan kondisi likuiditas bank, khususnya bank beraset kecil dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Apabila kondisi ini disertai dengan kecenderungan penarikan dana oleh nasabah, maka dapat menekan likuiditas bank tersebut,” tukas Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini.

Sejauh ini kata Putkom, bagaimana dampak penerapan relaksasi ini terhadap kinerja keuangan bank-bank tersebut? Rasanya dampak dan mitigasi dampak juga penting untuk menjadi perhatian.

Menutup pernyataannya, Putkom berharap OJK siap dengan berbagai skenario yang mungkin saja terjadi di tengah wabah pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian ini.

“Saya sangat berharap OJK sudah mempersiapkan skenario-skenario yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan emergency Covid-19 ini. Dengan begitu, langkah atau kebijakan lanjutan sudah dapat langsung siap diimplementasikan, jika sewaktu – waktu diperlukan,” tutup Putkom.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed