oleh

Rakernas KSPI untuk Memutuskan Perlawanan Terhadap Omnibus Law dan Kenaikan BPJS kelas 3

RadarKotaNews, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengira semua Aliansi dan Federasi buruh telah menolak tentang Omnibus Law.

Sebab kata dia, Omnibus Law adalah cara Pemerintah untuk mengagungkan dari beberapa undang-undang atau peraturan menjadi satu, Karena itu, kami tidak menolak hal tersebut, namun yang kami tolak adalah di dalam Omnibus law tersebut ada beberapa hak buruh yang diambil secara paksa oleh pemerintah.

Menurut Iqbal, Satgas yang telah dibentuk oleh Menko Perekonomian hanya mengkompulir aspirasi-aspirasi dari para pengusaha dan pemodal tanpa ada pelibatan dari Federasi buruh.

“Kami meminta peraturan dan standar yang jelas terkait upah per jam yang ada di dalam Omnibus Law,” tegas Iqbal saat pembukaan seminar dan rakernas, dengan thema “Merumuskan Gagasan Besar Buruh Indonesia Wujudkan Keadilan & Kesejahteraan Sosial, Respon Buruh Terkait Omnibus Law Cilaka” yang di gelar oleh KSPI di Hotel Grand Cempaka Jalan Letjend Soeprapto Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (11/2/2020)

“Saya berterima kasih kepada seluruh pergerakan buruh yang satu suara untuk menolak Omnibus Law,”tegas Iqbal

Menurut Iqbal, jika semua pengusaha mempunyai hak untuk menentukan upah per jam maka negera ini adalah negara milik pengusaha, dimana negara yang katanya wajib menjamin kelayakan hidup bagi warganya.

Karena itu, Rakernas KSPI akan memutuskan untuk melakukan perlawanan tiada henti terhadap Omnibus Law dan Kenaikan BPJS kelas 3.(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed