Radikal, Biang Keladi Korupsi Versi Sekuler

Mutiara Putri Wardana, (Ist)

Oleh: Mutiara Putri Wardana

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus menuai sorotan. Sejatinya tes tersebut digunakan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, sejumlah pegawai KPK mengungkapkan keanehan dalam TWK, salah satunya adalah pertanyaan yang tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan.

Misalnya, pertanyaan terkait doa Qunut atau sikap terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Menanggapi hal itu, akademisi hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril tidak melihat adanya relevansi antara soal TWK dengan kompetensi jabatan yang diemban oleh staf KPK.

Karenanya, ia meminta agar pimpinan KPK mengklarifikasi soal-soal itu. (www.kompas.com,2021/05/08)

Jika dikatakan yang diukur dari tes wawasan kebangsaan itu adalah integritas, moralitas, netralitas, dan bebas dari paham radikal yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun kenyataannya TWK tidak mencerminkan hal yang demikian, justru cenderung mencampuri urusan agama yang mana seharusnya agama adalah ranah privasi yang dijamin konstitusi.

Korupsi terbukti menjadi penyakit kronis di bangsa ini, mulai dari pejabat daerah hingga pusat. Namun anehnya TWK malah bersandar pada pandangan keagamaan yang diklaim radikal.

Lagi dan lagi, radikal menjadi jualan yang dipaksakan. Seolah apa pun masalahnya radikal biang keladinya. Jelas sekali di sini ajaran agama dikambing hitamkan.

Tak ada satu agama pun yang mengajarkan perilaku korupsi dan sejenisnya. Justru praktik korupsi yang sudah seperti virus dikalangan pejabat pemerintah karena sikap rakus buah dari pemahaman sekuler yang dianut hari ini.

Paham sekuler yang memisahkan aturan agama dari kehidupan, membuat penganutnya meniadakan keberadaan Allah dalam ranah duniawi. Sehingga tolak ukur perbuatan berorientasi pada materi, bukan pada hukum Ilahi.

Dalam paham sekuler kapitalisme materi di atas segala-galanya. Tak peduli halal haram selagi menguntungkan akan tetap dilakukan demi eksistensi dunia yang hakikatnya fana.

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu jabatan, kemudian kami beri gaji, malahan yang diambilnya selebih dari itu, berarti suatu penipuan.” (HR. Abu Dawud).

Dalam riwayat Imam At-Turmudzi, Rasulullah saw bersabda, “Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap” (HR. Tirmidzi). Imam Ahmad dan Hakim juga meriwayatkan hadits: “Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara.”

Maka dari sini jelas dalam Islam pun Allah mengharamkan tindakan korupsi, jadi upaya mengkambing hitamkan ajaran agama dibalik tindak korupsi jelas salah alamat.

Jika bertolak dalam pemerintahan berlandaskan syari'at Islam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik negara maupun harta milik masyarakat. Harta yang diperoleh dengan cara ghulul tidak bisa dimiliki dan haram hukumnya.

Dalam Pemerintahan Islam juga proses pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota majelis ummah/majelis wilayah berkualitas, amanah, dan tidak berbiaya tinggi. Sehingga tidak memicu korupsi yang dilatar belakangi upaya balik modal saat kampanye.

Adapun upaya preventif yang dilakukan dalam Pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintahan Islam akan membentuk Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al amwal fi daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintahan Islam memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya. Gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier.

Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan, dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah berkat ditunjang perekonomian berbasis syari'ah kaffah.

Ketiga, ketakwaan individu. Untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan para calon sadar betul bahwa jabatan yang bakal dipilih merupakan sebuah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak, bukan sarana memenuhi hawa nafsu duniawi.

Dengan demikian seorang Muslim akan menjadikan amanah/jabatannya itu sebagai bekal masuk surga. Firman Allah surat Alhasyr ayat 18 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah.

Sebagaimana halnya firman Allah dalam surah Al Fajr ayat 14 yang artinya, “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.

Dan dalam surat Alhadid ayat 4 yang artinya,“Dia (Allah) bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah surat Almukminun ayat 8 yang artinya, "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Berkaitan dengan harta, maka calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabat pun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.

Kelima, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Sanksi untuk tindak pidana korupsi disebut ta’zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati.

Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Dari sini jelas budaya materialistik dengan pemahaman sekuler yang lahir dari sistem kapitalisme saat inilah biang keladi tindak korupsi, bukan ajaran agama yang radikal.

Jika ingin memberantas korupsi dengan tuntas maka jalan satu-satunya adalah mengganti sistem kapitalisme dan paham-paham bawaannya dengan sistem sempurna, yakni sistem Islam yang berlandaskan pada syari'at Allah.

Apalagi negara dengan mayoritas penduduk muslim harusnya menjadi yang terdepan dalam pemusnahan korupsi. Namun miris, negara dengan mayoritas muslim tak lebih dari sekedar label. Justru ajaran Islam selalu dijadikan kambing hitam apapun persoalannya, padahal segala problematika yang terjadi kemarin, hari ini, ataupun nanti hanya penerapan syari'at Islam secara kaffah-lah yang mampu menjadi pencegah sekaligus solusinya. Wallahu'alam

*) Penulis adalah Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta

Baca Juga