oleh

Putusan MA Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Peserta Tidak di Gubris BPJS

RadarKotaNews, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam uji materi terhadap Perpes No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang membatalkan kenaikan iuran belum di tindaklanjuti BPJS.

Demikian di katakan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).

“Saya mendesak BPJS segera menindaklanjuti putusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena Perpres 75/2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum,” kata Okky

Okky menilai, alasan BPJS yang mengaku belum menerima salinan putusan MA, sangat tidak masuk akal dan tak logis. Sejak MA memutuskan pembatalan Perpres 75/2019, maka sejak itu pula Perpres tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.

“Semestinya sejak MA memutuskan, BPJS segera mengubah sistem penagihan iuran BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Mantan anggota Komisi IX DPR itu menegaskan, kelebihan bayar yang dilakukan peserta BPJS sejak awal 2020 imbas putusan MA semestinya segera dibuat formulasi pengembalian kepada peserta BPJS.

“Lebih dari itu, kelebihan iuran oleh peserta sejak Januari 2020 lalu semestinya segera dibuat formulasi pengembalian, bisa melalui pemotongan pembayaran di bulan berikutnya, bukan justru tetap menagih dengan besaran sebelum pembatalan Perpres 75/2020,” sesal Okky.

Dia mendorong, BPJS Kesehatan dan Pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan MA serta membuat formulasi pengembalian kelebihan bayar oleh peserta sejak Januari-April 2020 ini. “Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memberi atensi soal ini. Ini persoalan ketaatan kita pada putusan hukum,” ingat Okky.

Model senior ini menambahkan di situasi penyebaran wabah Covid-19 ini kondisi perekonomian masyarakat sangat terganggu. Menurut dia, situasi tersebut akan semakin membebani di saat iuran BPJS tak kunjung segera diturunkan paska putusan MA. “Situasi perekonomian masyarakat sangat terganggu dengan Covid-19 ini, semestinya hal seperti ini dapat menjadi perhatian bagi pengelola BPJS dan pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MA,” papar Okky.

Okky juga mendorong BUMN agar memproduksi masker dan Vitamin C sebagai upaya preventif atas ancaman wabah Covid-19. “Di samping masalah iuran BPJS Kesehatan, kami mendorong agar BUMN memproduksi masker dan Vitamin C, sebagai langkah preventif atas ancaman Covid-19 ini,” tukasnya.(fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed