PTM Tetap Jalan Tapi Negara Tak Punya Peran

Pemerhati Sosial, Tatik Utomo. (Ist)

Oleh : Tatik Utomo

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat 1.303 sekolah menjadi klaster COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data Kemendikbudristek tersebut dihimpun dari survei yang dipublikasi di situs (sekolah.data.kemdikbud.go.id) ,Kamis (23/9/2021).

Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Jumeri mengatakan, Kemendikbudrsitek bersama Kementerian Kesehatan masih mengupayakan aktivitas PTM terbatas yang aman. "Kami juga akan terus menyampaikan pembaruan data secara transparan untuk kesuksesan PTM Terbatas, mengingat bahwa pembelajaran jarak jauh berkepanjangan dapat berdampak negatif bisa menyebabkan anak-anak Indonesia sulit mengejar ketertinggalan," kata Jumeri dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021). (www.detik.com)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta semua pihak untuk waspada terkait potensi penularan Covid-19 yang dapat terjadi di sekolah ketika pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data yang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ralat dinilai tak menafikan adanya cluster sekolah meskipun jumlahnya kecil.

"KPAI tetap mendorong kewaspadaan semua pihak, sekolah juga berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19 jika protokol kesehatan banyak dilanggar warga sekolah. Data tersebut juga membuktikan, cluster sekolah ada meskipun jumlahnya kecil," ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti, saat dikonfirmasi, Senin (27/9).

Meski terdapat ralat pada data yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, Retno mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim itu. Dia melihat, ralat data yang diumumkan oleh Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, masih menunjukkan adanya cluster Covid-19 di PTM terbatas.

"Menurutnya (Jumeri), penularan Covid-19 tersebut belum tentu terjadi di satuan pendidikan. Sebab, satuan pendidikan yang melapor itu ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada yang belum," kata Retno.

KPAI pun mengaku kerap menemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat melakukan pengawasan langsung terhadap PTM terbatas ke berbagai sekolah di sejumlah daerah. KPAI bahkan menemukan adanya sebagian guru dan siswa yang tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah. (www.rctiplus.com)

Dari beberapa fakta diatas bisa kita lihat bahwa terdapat banyak cluster penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah yang telah menjalankan pembelajaran tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka terkesan sangat dipaksakan dengan alasan utk mengejar ketertinggalan pendidikan yang terjadi di negeri kita. Mendikbudristek Nadiem Makarim bahkan mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan terus dilakukan dan tidak akan diberhentikan.

Ia menambahkan bahwa hanya sekolah yg menjadi cluster Covid-19 saja yang akan ditutup hingga kembali aman untuk dibuka kembali dengan PTM terbatas. Tidak, tidak (dihentikan) PTM terbatas akan dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah dimana ada situasi seperti itu harus segera ditutup sampai kembali aman kata Nadiem Makarim di komplek parlemen, senayan jakarta pada kamis ( 23/9/2021)

Banyaknya temuan oleh KPAI di beberapa sekolah dengan adanya sebagian dari guru dan siswa yang tidak memakai masker menunjukkan ketidak siapan sekolah melaksanakan PTM. Karena seharusnya dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat di masa pandemi.

Seharusnya di masa pandemi ini negara wajib serius menyelesaikan problem atau masalah-masalah yang terjadi yang mungkin muncul dari TPM yang sudah dilakukan. Tak cukup dengan keputusan PTM dan menghimbau peningkatan prokes, karena seharusnya negara berperan aktif dalam proses terlaksananya PTM yang aman dengan memastikan prokes dapat berjalan dengan baik dengan cara menyediakan tersedianya alat-alat yang diperlukan selama proses PTM dengan prokes.

Tapi yang terjadi selama ini adalah sekolah dan anak didik dibiarkan untuk memenuhi semua kebutuhan terkait prokes dengan biaya sendiri. Semua alat-alat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara harus diperoleh secara mandiri yang artinya para pendidik dan anak didik harus membeli untuk mendapatkan alat-alat prokes tersebut. Seharusnya negara bisa benar-benar hadir untuk memastikan prokes berjalan dengan baik dan PTM dapat berlangsung secara optimal.

Penetapan standar sekolah layak PTM, standar prokes, SDM satgas Covid dan pengajar saat pandemi hanya menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus masalah-masalah yang terjadi. Selama pandemi. Pemerintah seolah lepas tangan dari posisinya sebagai penanggung jawab urusan rakyat dan hanya berperan sebagai regulator atau penghubung saja.

Keputusan pemerintah untuk melakukan PTM pada sekolah-sekolah dengan standar prokes tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam memberikan semua perangkat, fasilitas dan SDM yang mumpuni sebagai penunjang terlaksananya PTM yang berstandar pandemi.

Bahkan biaya-biaya yang mungkin dapat terjadi dari pelaksanaan PTM juga sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi sekali lagi pemerintah seolah tak mau perduli akan adanya kemungkinan klaster baru Covid dari terlaksananya kegiatan PTM.

Negara seharusnya bisa mengalihkan dana atau anggaran utk proyek moderasi, ibu kota baru atau proyek-proyek KEK yang tidak terlalu mendesak atau darurat keberadaannya, karena kebutuhan layanan pendidikan dalam masa pandemi (dengan PTM terbatas protokol Covid) adalah lebih mendesak dan darurat peruntukannya. Karena pendidikan adalah pilar utama dalam pembentukan generasi penerus bangsa. Namun demikianlah jika kita hidup dalam sistem kapitalis yang sudah menjadi jiwa dari pemerintah yang saat ini berkuasa, semua harus dinilai dari materi, untung dan rugi dalam menilai suatu perkara.

Proyek penyediaan alat-alat dan fasilitas dalam pelaksanaan PTM tidak akan memberikan keuntungan dibandingkan proyek-proyek seperti pembangunan IKN, proyek moderasi beragama dan proyek-proyek KEK lainnya. Karena standar dalam mengurus rakyatnya dinilai dari materi yang akan diperoleh dan bukan pula demi mendapat ridho Allah dan ketakutan akan pertanggung jawaban yang akan diminta kelak di akhirat.

Padahal sudah seharusnya negara berkewajiban untuk mewujudkan jalannya pendidikan generasi penerus bangsa ini secara baik dan maksimal. Karena masa depan negara ini tentu saja bergantung pada generasi muda yang saat ini justru pendidikannya mendapatkan banyak kendala karena ketiadaan dana atau biaya terlaksananya PTM berstandar pandemi.

Sangat jauh berbeda dengan negara yang menerapkan sistem Islam dalam pengelolaan negara, masalah yang terjadi dalam pendidikan akibat pandemi pasti akan mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya, bahkan negara akan mencurahkan segala upaya dalam menanggulangi pandeminya demi keberlangsungan dunia pendidikan generasi mudanya, karena dalam negara dengan sistem Islam penguasa akan mengurus rakyatnya dengan segenap jiwanya. Karena penguasa dalam sistem Islam tahu dan sadar bahwa kekuasaan yang mereka miliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, maka penguasa dalam sistem islam hanya akan berbuat dan beramal sesuai syariat dan demi memperoleh ridho Allah SWT.
Wallahu a'lam bi'ashowwab

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial

Baca Juga