PTM 100%: Antara Mantap dan Ngeri-ngeri Sedap?

Rahmi Surainah, M.Pd (Alumni Pascasarjana Unlam)

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, semua siswa wajib melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada semester II tahun ajaran 2021/2022. Dengan demikian, orang tua atau wali peserta didik tidak lagi dapat memilih metode pembelajaran yang diinginkan.

Pemerintah pusat memberlakukan PTM 100% di daerah yang berada di PPKM level 1 dan 2 pada Senin lalu (3/1/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar PTM 100% pada waktu ini.

Ngeri Omicron Merebak

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi PTM dengan kapasitas 100 persen yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Tulus meminta pemerintah mencermati kebijakan PTM 100% kala omicron mulai merebak di Tanah Air. Sebab, ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan agar PTM bisa bergulir 100%.

"Kasus aktif Covid-19 di Jakarta juga merangkak naik secara signifikan, sudah mendekati angka 200 kasus per hari," ujar Tulus.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan, pemberlakuan PTM 100% dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan warga sekolah. Dari hasil monitoring tim Kantor Staf Presiden (KSP) di lapangan, kesiapan tersebut ditunjukkan dengan memadainya sarana prasarana prokes dan pemahaman warga sekolah tentang Covid-19 yang sangat baik.

Abetnego juga mengungkapkan alasan lain pemerintah memberlakukan PTM 100%, yakni untuk mencegah terjadinya loss learning (kehilangan belajar) akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berjalan hampir dua tahun.

PJJ yang diterapkan pada masa pandemi dinilai memberikan beban psikologis dan merubah pola belajar peserta didik. Terlebih, keterampilan orang tua dalam mendampingi dan mengajar peserta didik tidak semua sesuai dengan standar pendidik.

Atas alasan tersebut, menurut Abetnego, KSP ikut mendorong pemerintah untuk memberlakukan PTM 100% dengan pengawasan ketat, yakni melalui pemeriksaan surveilans terhadap warga sekolah secara acak dan rutin kerja sama sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). (Republika.co/4/1/2022)

Negara Lepas Tanggung jawab

Beginilah kondisi pendidikan generasi korban wabah. Penurunan dan kesenjangan capaian belajar terjadi sehingga fungsi sekolah dianggap minim dalam penerapan PJJ. Ancaman learning loss serta risiko eksternal lainnya menghantui jika tidak disegerakannya PTM.

PTM 100% jika dari kesiapan berupa perangkat prokes dikembalikan kepada kemampuan rakyat atau sekolah termasuk daerah, maka tentu ada kesenjangan dan tidak maksimal dijalankan.

Mantap jika negara menjamin keamanan PTM 100% tetapi jika negara melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah atau daerah bukankah ini ngeri-ngeri sedap? Andai pihak sekolah atau daerah siap dan maksimal dengan sarana prasarana dan prokes, lantas bagaimana jika ada sekolah atau daerah yang minim?

Dapat dikatakan negara gagal dalam menjamin sistem pendidikan di masa pandemi. Kegagalan sistem pendidikan sekaligus mengkonfirmasi kegagalan sistem kapitalis sekulerisme yang tidak jelas arah dalam pendidikan dan penuntasan wabah.

Memang perlu andil negara dalam memprioritaskan nyawa generasi dan memberikan pendidikan terbaik bagi generasi. Hal ini tidak akan ditemui dalam sistem Kapitalisme Sekulerisme yang lebih mementingkan nilai materi dan kehidupan semata.

Wabah berkepanjangan akibat penguasa yang sedari awal meremehkan wabah. Sistem Kapitalisme membuat prioritas penguasa yang seharusnya lebih mementingkan nyawa rakyat beralih kepada sektor ekonomi.

Nyawa generasi pun seakan terancam jika PTM 100%. Sama halnya, jika PJJ dilaksanakan pun generasi jadi tumbal dari sisi kualitas keilmuannya karena minim kesiapan sektor pendidikan menghadapi pandemi.

Islam Mantap Atasi Wabah

Hanya Khilafah dengan syariat Islam yang mampu tuntaskan wabah dan menjamin keselamatan dan masa depan pendidikan generasi. Khilafah akan memprioritaskan menuntaskan wabah dengan karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah virus berkembang dan menyebar di daerah lain.

Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah perhatian yang utama. Keputusan PJJ dan kurikulum di masa wabah yang mendukung ditambah kelengkapan sarana prasana tentu akan membuat para peserta didik, guru dan wali nyaman dan aman.

Selain itu pengadaan tes massal akan dilakukan agar dapat memisahkan yang sakit dan sehat. Bagi daerah yang tak berdampak, tentu kegiatan akan berjalan sebagaimana biasanya. Dengan begitu masa depan anak-anak di era pandemi tak terancam.

Tentu semua itu memerlukan biaya yang besar. Pada sistem ekonomi Islam tak perlu risau dengan biaya. Negara memiliki Baitulmal yang dapat menjamin seluruh kebutuhan. Baitulmal ini yang akan mengumpulkan pembiayaan melalui pos kekayaan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fai) serta pengelolaan SDA (tambang, laut, minyak dll).

Tidak hanya sarana prasarana generasi pun akan tumbuh dengan kepribadian Islam kuat sehingga tidak akan depresi apalagi bunuh diri jika menghadapi masalah pembelajaran di kala pandemi. Generasi akan mampu mengatasi berbagai persoalan dengan kepribadian Islam.

Demikianlah sistem pendidikan dalam Khilafah mantap di masa wabah. Dalam kondisi wabah saja Khilafah begitu besar perhatiannya terhadap pendidikan, apalagi normal. Sangat berkebalikan dengan sistem saat ini bukan?
Wallahu'alam...

*) Penulis adalah Alumni Pascasarjana Unlam

Baca Juga