Proyek IKN Kepentingan Kapitalis Bukan Umat

Photo: Dewi Yuli Yana, S. Hut (Pendidik dan Aktivis)

Oleh: Dewi Yuli Yana, S. Hut

Masa pemerintahan Presiden Jokowi memberikan kejutan besar, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dituangkan Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang diteken pada 18 April 2022.

Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini sedang terealisasi. Kedatangan Presiden RI untuk memantau langsung pembangunan dasar Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 22 Juni 2022 lalu merupakan serangkaian keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN.

“Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai,” kata Jokowi saat meninjau pembangunan bendungan tersebut, dikutip dari kabarbaru.co (22/06/2022)

“Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka secara resmi Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang digelar di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, pada Rabu, 22 Juni 2022, dalam rilies resmi BPMI Setpres. (Newsnesia.Id)

Semangat pemerintah dalam pembangunan IKN ini juga terlihat kepada jajaran anggota nya, dilansir oleh Republika.co.id pada pertemuan rapat terbatas rancangan rencana kerja pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp 27 triliun pada 2023. “Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk Ibu Kota Negara baru, yaitu antara Rp 27-30 triliun,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Anggaran ini benar-benar akan dialokasikan hanya untuk pembangunan infrastruktur, gedung-gedung, dan fasilitas yang mendukung. Jelas ini bukanlah angka yang kecil bukan? Dibalik semangat pemerintah dalam membangun IKN, terdapat banyak kritik. Sejauh ini terdapat catatan merah dalam pengalokasian nya, seperti adanya petisi tolak IKN yang dilakukan oleh Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dan ekonom senior Faisal Basri menggalang petisi tolak pindah Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Busyro dan Faisal tergabung dalam 45 tokoh yang menggalang petisi tersebut. Hingga Kamis (10/3) pukul 12.27 WIB, petisi itu telah ditandatangani oleh 34.324 orang. Ada pula Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyebut ada 12 lubang tambang dikawasan ibu kota baru. Diduga imbas proyek dari dua anak perusahaan PT Toba Group milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut hanya pemegang saham di PT TBS Energi. (Lenteratoday.com, 11/03/2022)

Selain itu kekhawatiran yang menjadi warning semua pihak yang terlibat yaitu tentang pengelolaan lahan. Baru-baru ini Anwar Sanusi mantan Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) memberikan statment, ”Seiring dengan pembangunan IKN Nusantara, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) lahan pangan harus diperketat. Kami khawatir lahan sawah akan beralih fungsi menjadi perumahan dan industri”, ujarnya

kepada TribunKaltim.co. pada Jumat (17/6/2022). Kekhawatiran ini timbul karena dengan adanya pemindahan IKN ini artinya akan banyak orang bermigrasi dan degan ini maka akan banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah, gedung, dan fasilitas lainnya.

Jika kita amati, sejak awal dicetuskan pembangunan IKN sangat terlihat isyarat bahwa pemerintah ingin membangun ibukota negara yang megah untuk dapat menjadi setara bahkan bersaing dengan negara-negara besar lainnya.

Meskipun pada akhirnya kapitalisasi akan meluas dengan dalih untuk melakukan pemerataan kawasan, ini tentu nya akan membuat negara mengeluarkan dan menghabiskan banyak anggaran. Motivasi ini hanyalah sebatas kepentingan yang tidak bertuah, jika kita bandingkan dengan banyaknya kepentingan rakyat yang tidak terukur, mulai dari pemerataan pendidikan dan penerangan listrik, naiknya harga sembako dan BBM, serta masalah lowongan pekerjaan dan kelengkapan fasilitas kesehatan. Bukankah itu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat? Arah kiblat pembangunan IKN ini hanyalah silau mata dengan kemegahan negara-negara barat, yang justru membutakan. Sehingga menyampingkan kebutuhan yang sangat pening bagi masyarakat.

Jika kita bandingkan dengan kontruksi dalam negara Islam, pada kitab berjudul Daulah Islam yang ditulis oleh Syeik Taqiyuddin an-Nabhani yang dimana menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mencari dan membentuk wilayah untuk membangun pusat peradaban Islam. Motivasi awal Rasulullah SAW adalah membangun satu titik pusat untuk dakwah Islam, yaitu untuk dapat menerapkan hukum syari’at Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam. Maka dengan adanya motivasi ini Rasul dan para sahabat nya menyiapkan strategi dalam penyebaran dakwah agar menjangkau ummat secara keseluruhan.

Dalam masa perjalanan dakwah Rasul tentu banyak halau rintangan yang dilalui, hingga pada titik Kota Makkah jauh dari kondusif sebab pemboikotan dakwah Rasul yang dihalau oleh orang-orang kafir sehingga harus mencari kota lain. Kemudian Rasul mempertimbangkan Yasrib (Madinah) sebagai kota pusat dakwah dengan mengirim Mus’ab Bin Umair untuk menyiapkan masyarakat Madinah dengan aqidah islam. Begitu pula para khalifah sepeninggal Rasul, mereka memilih kawasan yang stratis dan merencanakan perpindahan pusat negara dengan pertimbangan yang sangat matang. Baghdad, Damaskus, dan Istanbul adalah beberapa contoh wilayah yang pernah dijadikan sebagai pusat negara Khilafah Islamiah.

Jika dibandingkan dengan pemindahan ibu kota sekarang, motivasi nya sangatlah jauh berbeda. Motif-motif kapitalistik tergambar jelas hanya menonjolkan bangunan dan tatanan lingkungan fisik yang megah dengan teknologi canggih ramah lingkungannya, Nyata-nyata jauh dari kepentingan keumatan. Anggaran yang seharusnya menjadi pemenuhan kebutuhan rakyat justru dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan segala fasilitasnya serta pengelolaan lahan yang tidak bijak. Sehingga keadaan rakyat yang krisis menjadi semakin memperihatinkan. Dalam keadaan seperti ini harusnya rakyat semakin sadar betapa buruknya pengelolaan pada sistem demokrasi-kapitalis ini. Wallahu a'lam.[***]

*) Penulis adalah Pendidik dan Aktivis

Baca Juga