oleh

Program JKN Sejak Awal Bermasalah

RadarKotaNews, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional sejak awal telah bermasalah, layanan jaminan sosial kesehatan seharusnya dikelola penuh oleh kementrian kesehatan (Negara) bukan model asuransi yang jelas jelas mencari hanya Keuntungan.

Demikian di sampaikan Ketua umum DPP SBSI 1992, Sunarti dalam keterangan tertulisnya kepada radarkotanews, di Jakarta, Sabtu (16/5/2020)

Menurut Sunarti, Jaminan Sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional bukan program yang baru. Sebelum program JKN, ada program ASKESKIN yang pelaksanaannya dilakukan oleh asuransi kesehatan atau ASKES. Kemudian kata dia, karena ada kasus korupsi berdasarkan temuan kemenkes di masa menkesnya ibu Siti Fadilah
Supari di ganti lagi menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) kemudian berubah lagi di tahun 2014 menjadi JKN dibawah pengelolaan ASURANSI.

“Ternyata program JKN yang dijalankan oleh BPJS kesehatan mengalami masalah defisit,” terangnya

Tidak tanggung tanggung defisitnya BPJS Kesehatan sampai akhir 2019 mencapai 14 Triliun. Inilah alasan utama pemerintah menaikan iuran
BPJS Kesehatan bagi PBPU maupun Mandiri karena defisit yang sangat besar dan terjadi setiap tahun.

“Apa langkah yang diambil Pemerintah saat terjadi defisit terhadap BPJS?” kata Sunarti

Pasalnya, Pemerintah telah melakukan upaya penyertaan modal Negara pada setiap tahunnya sejak 2015 sampai sekarang.

Pertanyaan kemudian apakah cukup langkah yang dilakukan Pemerintah dengan terus menerus menyuntikan
modal bagi BPJS tanpa ada upaya audit dan evaluasi terhadap kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program?

Sunarti menyebut, Pemerintah selain telah melanggar ketentuan UU SJSN dan mengabaikan Putusan MA (membatalkan Perpres No 75 tahun 2019), Pemerintah juga tidak mempunyai kepekaan sosial terhadap rakyatnya (PBPU) peserta mandiri. Sebab, di tengah pandemi covid 19 dan turunnya daya beli masyarakat serta terancam resesi ekonomi justru malah membuat kebijakan yang akan menambah beban penderitaan rakyat.

“Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya dan secara sepihak menaikan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat,” tegas Sunarti

Padahal kata dia, dalam Perpresnya sendiri yakni pasal 38 dinyatakan bahwa kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat membayar iuran.

Defisit BPJS Kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi beban APBN yang juga selalu defisit dan selalu ditalangi
dengan hutang luar negeri. Sebab itu akan menjadi malapetaka bom waktu dikemudian hari. “Sudah saatnya bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem BPJS dan melakukan audit keuangan secara menyeluruh mulai dari tingkat layanan faskes hingga pada tindakan rujukan,” ungkapnya

Jika belajar dari program JAMKESMAS yang anggarannya tidak lebih dari 8,6 T ditahun 2014 yang malah terdapat dana sisa yang dikembalikan kepada Kas Negara, maka seharusnya sistem jaminan kesehatan saat ini harus jauh
lebih baik bukan malah sebaliknya menjadi lebih buruk. Bahkan menjadi beban tambahan pada APBN pada setiap tahunnya. Ironisnya ketika BPJS mengalami defisit direksi dan Dewan Pengawas justru menikmati kenaikan gaji sangat besar.

“Lebih parah lagi bukannya mengevaluasi program BPJS dan mengaudit lembaganya, pemerintah justru mengalihkan beban defisit itu ke rakyat (peserta mandiri) dan APBN,” sesal Sunarti

Konstitusi kita menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warganegara. Karena itu, tidak boleh ada satupun warga negara yang tertinggal haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan hanya karena faktor biaya dan lain lain.

Oleh karena itu kami Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 dengan ini menyatakan sikap
sebagai berikut :

Pertama, Tolak kenaikan iuran BPJS kesehatan

Kedua, Evaluasi Sistem BPJS

Ketiga, Audit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional

Keempat, Tolak sistem Layanan Kesehatan Berasuransi

Kelima, Kembalikan sistem layanan kesehatan Kepada Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek dan Program layanan JAMKESMAS. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed