Pro Kontra Investasi Miras

Pendidik dan Pemerhati Masalah sosial, Mila Nur Cahyani. (Ist)

Oleh: Mila Nur Cahyani

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras (miras) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Keputusan ini disampaikan Pak Jokowi pada Selasa (2/3/2021). Menurutnya, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah. (Kompas.com: 02/03/2021)

Dengan pencabutan Perpres 10/2021, maka miras kembali masuk dalam bidang usaha tertutup investasi. Ini tercantum dalam aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di B idang Penanaman Modal. Definisi bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. (CNN Indonesia: 02/03/2021)

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. (Kompas.com: 02/03/2021)

Keputusan tersebut menuai pro dan kontra. Pemerintah Provinsi Papua menolak investasi miras karena bertolak belakang dengan peraturan setempat soal pelarangan miras. Menurut Masduki Baidlowi, juru bicara wakil presiden (wapres), Jokowi pun memutuskan untuk mencabut lampiran perpres itu, setelah sebelumnya mengadakan "pertemuan empat mata" dengan Wapres Ma'ruf Amin yang mengusulkan pencabutan itu (02/03).

Pencabutan lampiran perpres ini pun juga menuai pro dan kontra. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menyayangkan potensi peningkatan ekonomi besar yang luput akibat pencabutan lampiran perpres itu, tapi mengatakan daerahnya akan tetap mengembangkan miras lokal sesuai peraturan daerah.

Dari segi investasi, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan pembatalan lampiran perpres seperti ini adalah sinyal yang buruk bagi investasi, khususnya investasi asing. (Suara.com: 04/03/2021)

Sementara itu, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menganggap langkah Jokowi untuk mencabut Lampiran Perpres mengenai investasi miras tepat. Hal itu sesuai dengan semangat mengedepankan keselamatan anak-anak. Jasra mengatakan, dengan kondisi tak dilegalkan saja, produk miras banyak mengorbankan anak-anak. Misalnya, banyaknya kasus anak-anak yang tewas akibat menenggak minuman haram itu. Apalagi jika miras jadi dibiarkan bebas beredar. (Liputan6.com: 02/03/2021).

Inilah buah penerapan sistem yang salah. Sistem kapitalisme sekulerisme yang diterapkan saat ini telah menjauhkan kita dari penerapan aturan sang pencipta. Sistem Kapitalisme hanya mengedepankan asas manfaat saja dalam kehidupan. Atas dasar peningkatan ekonomi, lampiran perpres investasi miras pun dibuat tanpa memikirkan haram halal dalam agama. Padahal sudah jelas miras banyak menimbulkan mudharat. Inilah akibat sekulerisme yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Agama pun tidak boleh untuk turut campur dalam mengatur kehidupan manusia.

Islam sudah jelas mengharamkan miras. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al maidah ayat 90: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

Allah SWT pun mengharamkan miras dengan melaknat 10 pihak yang berkaitan.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Allah SWT paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Baik buruk bukanlah dalam kacamata manusia, akan tetapi haruslah sebagaimana Islam memandang. Maka sudah kewajiban negara untuk menjauhkan masyarakat dari miras dengan alasan apapun. Dengan penerapan Islam dalam seluruh kehidupan, hal ini dapat terjadi. Hanya negara yang menerapkan Islam sajalah yang mampu untuk membersihkan pengedaran miras di tengah-tengah masyarakat.

Wallahu A'lam bisshowab

*) Penulis adalah Pendidik dan Pemerhati Sosial

Baca Juga