oleh

Presiden Harus Ambil Alih Momentum Pemberantasan Korupsi Melalui PERPPU

RadarKotaNews – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mampu mengambil alih momentum pemberantasan korupsi melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang tentang KPK, yang telah disahkan DPR bersama pemerintah.

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang akan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak untuk menerbitkan Perppu dalam rangka mencabut UU KPK. Karenanya, Fahri mengusulkan agar ada konsep baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Presiden dapat menjadikan Korea Selatan sebagai role model. Karena, Korea Selatan dan beberapa negara yang bersamaan merdeka bersama kita, dapat keluar dari korupsi. Maka saya cenderung dengan model Korea Selatan, yaitu presiden menggabungkan beberapa institusi negara,” katanya, Kamis (26/9) malam.

Lembaga itu akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dan pengaduan. Terutama yang diajukan oleh siapa saja, yang merasa pelayanan di semua sektor dari soal perizinan, adminstrasi, SIM, tender dan segala macam terkait dengan pelayanan masyarakat dari A sampai Z.

“Ada lembaga yang dikomplain, ada lembaga yang khusus menerima komplain dan memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi pada lembaga-lembaga yang dikomplain oleh masyarakat tersebut,” paparnya.

Misalnya, ada penyimpangan pengurusan disertai bukti-bukti dari laporan masyarakat. Maka hal itu boleh dikomplain. Sehingga, dapat dilakukan investigasi berdasarkan bukti awal yang ada tersebut. Hasil dari investigasi itu kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan, untuk pencegahan pertama dan selanjutnya apabila ada masalah, maka dapat dilanjutkan pada penindakan.

“Oleh karena itu, kalau desain itu yang akan di Perppu, maka sesungguhnya presiden mengambil kesempatan untuk mengumpulkan seluruh akumulasi pengalaman 17 tahun ini. Apalagi, mekanisme yang ada telah gagal mencegah korupsi,” ujarnya.

Desain yang baru juga akan membuat polisi menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Demikian pula dengan kejaksaan dan peradilan serta lembaga lain yang merupakan lembaga pelayanan masyarakat, yang setiap saat untuk mudah diakses dan diperbaiki serta dikoreksi oleh lembaga ini.(wr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed