oleh

PP KM AMPG: Khawatir UMKM Tidak Sanggup Menghadapi Tarik Rem PSBB Jilid II

RadarKotaNews, Jakarta – Berawal dari Pengumuman yang dilakukan anies baswedan dengan narasi tarik rem darurat atau istilah beredar PSBB Total berdampak vital ke ekonomi nasional hingga warga jakarta.

Hal tersebut di sampaikan Sekjend Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Angkatan Muda Partai Golkar (KM AMPG) Abu Bakar Maulana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9/2020)

Sebelumnya sambung Abu, Gubernur DKI itu sudah menerapkan PSBB pertama pada 09 April 2020, melalui Peraturan Gubernur 33 Tahun 2020. Setelah berjalan tiga tahap, Anies memutuskan menggantikannya menjadi PSBB transisi di mulai pada tanggal 05 Juni 2020.

Saat transisi inilah jumlah kasus positif Covid-19 melonjak. Akhirnya, Anies menerapkan PSBB Total. Keputusan terkait PSBB total ini tertuang dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 11 September 2020.

Abu menilai, dalam PSBB pertama dan PSBB transisi, mereka yang terpapar Covid-19 bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi dalam PSBB Total, tidak ada lagi istilah isolasi mandiri.

Anies menambahkan satu pasal yaitu Pasal 20A. Isinya adalah lokasi isolasi sudah ditetapkan. Pertama RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan kedua, hotel, penginapan, dan wisma yang sudah ditetapkan.

“Jika anies buat kebijakan isolasi oleh pemerintah yang di lakukan anies sangat berdampak kepada tenaga medis dan perlu memikirkan kondisi energi para tenaga medis tersebut jika Isolasi Mandiri di tiadakan,” tegas Abu

Dan sebelumnya, kata Abu, Anies bilang bahwa jakarta kekurangan fasilitas tempat tidur, namun keterangan pers kanal youtube sekertariatan presiden, yang di sampaikan oleh Terawan menteri kesehatan, bahwa masih banyak bed yang tersedia di DKI Jakarta.

“Disini jelas anies kurang koordinasi dengan dalih ketersediaan fasilitas Bed di jakarta,” jelas Abu.

Point selanjutnya tentang perekonomian Jakarta mengenai perkantoran. Dalam PSBB pertama, tidak boleh ada kegiatan di kantor.

Menurut Abu, Ini perlu di garis bawahi,
Saat PSBB transisi, aturan diperlonggar menjadi 50 persen kapasitas saja dan ini menambah tinggi yang terpapar kasus Covid 19.

“Mulai dari sini saya anggap anies tidak pantas memimpin DKI Jakarta, membuat kebijakan labil membuat warga jakarta dan nasional bingung.
Sementara pada PSBB Total, aturan kembali diperketat. Tidak seperti PSBB pertama, PSBB Total ini lebih longgar yaitu dengan kapasitas 25 persen,” katanya

Meski begitu, Anies menambahkan klausul baru yaitu menghentikan sementara kegiatan perkantoran 3 x 24 jam saat ditemukan pekerja yang positif Covid-19. Aturan ini dibuat karena banyak kasus pekerja positif, kantor tetap buka normal.

Sementara, Dalam PSBB pertama, tidak satupun kantor yang boleh buka. Kantor kementerian pun masuk di dalamnya. Tapi dalam PSBB Total ini, ada klausul baru bahwa seluruh kantor atau instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait, dikecualikan dari aturan kapasitas 25 persen ini.

Oleh karena itu, Kesatuan Mahasiswa Angkatan Muda Partai Golkar (KM AMPG) khawatir UMKM tidak sanggup menghadapi Tarik Rem PSBB. pada masa transisi, sebenarnya UMKM sedang dalam fase Pemulihan dan kebijakan Tarik Rem Darurat berdampak Cash Flow menjadi Rumit bagi para Pelaku Usaha yang berada di wilayah Jakarta.

Padahal, ketika PSBB sudah memasuki masa transisi ke tatanan hidup baru (new normal), bidang Perkantoran dan UMKM rencana merekrutmen pegawai yang sudah ditatanya berniat memboyong kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan dan pulang kampung karena tak kuat menggaji saat masa-masa awal pandemi virus corona atau covid-19.

“Di sini menambah mata rantai pengganguran wilayah Jakarta berdampak secara nasional yang semakin lama.” ujar Sekjend PP KM AMPG.

Disisi lain Perlu catatan besar bahwa kebijakan PSBB Total menarik Rem Darurat ini, semua kepala daerah di sekitar wilayah DKI Jakarta, seperti Gubernur Banten & Gubernur Jawa Barat tidak setuju ditambah tidak ada koordinasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dekat dengan wilayah ibukota jakarta tersebut.

Padahal kementrian kabinet Jokowi saat ini berkerja keras untuk menekan para pengganguran dengan program program yang di luncurkan oleh kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Penekanan Virus Covid 19 oleh Tim Gugus Covid 19 RI. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed