Politik Berbiaya Mahal dalam Sistem Demokrasi

Foto; Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam, Djumriah Lina Johan

Oleh: Djumriah Lina Johan

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak tahun 2024 mendatang merupakan penyelenggaraan yang sangat mahal.

"Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang menurut saya sangat mahal ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD ya itu tidak kurang sekitar 150 triliun, itu kita belum bicara keamanan dan seterusnya," kata Doli dalam paparannya dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9).

Politik Layaknya Industri dalam Demokrasi

Besarnya jumlah anggaran Pemilu dan Pilkada dalam pesta demokrasi menunjukkan posisi politik sebagai industri dalam sistem ini.

Pasalnya, politik dalam demokrasi dikangkangi kepentingan oligarki sehingga dipenuhi oleh transaksi kepentingan, mengejar kekuasaan, dan mewujudkan perwakilan oligarki. Core business dari industri demokrasi adalah money politics dan korupsi sesuai dengan kepentingan para plutocrat (pemilik modal besar).

Di sisi lain, bagi Indonesia yang saat ini memiliki utang besar dan sedang dalam kondisi pandemi yang tak kunjung reda, angka ratusan Triliun adalah terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pesta demokrasi yang sejatinya bisa minim anggaran.

Apalagi jika pesta ini diselenggarakan menggunakan skema utang luar negeri. Semakin memperlihatkan buruknya tatanan politik demokrasi.

Harusnya anggaran sebesar itu difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Ditambah pesta demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat.

Melihat tinggi serta meningkatnya anggaran pesta demokrasi setiap kali diagendakan namun pemerintah yang dihasilkan tak mampu bahkan memperparah kondisi politik ekonomi rakyat, membuat kita seharusnya berpikir dan memilih untuk mengganti sistem politik saat ini. Tentu dengan sistem politik yang terjamin dan terbukti mampu menyejahterakan serta mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Yakni, sistem politik Islam.

Sistem Politik Islam: Murah dan Amanah

Pemilu sendiri dalam sistem Islam hanyalah cara alternatif untuk memilih kepala negara, bukan metode baku pengangkatan kepala negara. Dalam Islam metode baku pengangkatan kepala negara adalah bay’at syar’i. Imam an-Nawawi dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj (VII/390) telah berkata, “Akad Imamah (Khilafah) sah dengan adanya baiat atau lebih tepatnya baiat dari Ahlul Halli wal ‘Aqdi…yang mudah untuk dikumpulkan.”

Sebagai sebuah cara (uslub) tetap saja pemilu wajib tetap terikat dengan nas-nas syariat tanpa menyelisihinya. Pemilu akan dilaksanakan bila dipandang tepat dan dibutuhkan pada keadaan tertentu. Dalam kondisi berbeda ada cara lain untuk memilih kepala negara (khalifah), seperti melalui ahlu halli wal aqdi. Fikih Islam cukup rinci mengatur pemilihan khalifah dan bisa dipelajari dari kitab-kitab muktabar para ulama.

Calon khalifah harus memenuhi syarat yang ditetapkan syariat. Kepala negara harus laki laki, muslim, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, dan memiliki kapabilitas mengemban amanah sebagai khalifah (memahami bagaimana menerapkan syariat Islam dengan benar). Tugas dan wewenang khalifah juga dibatasi oleh syariat hanya untuk menerapkan hukum Allah (syariat Islam) secara kaffah. Khalifah tidak punya wewenang membuat hukum sebab hak membuat hukum hanyalah milik Allah Swt (QS al An’am:57).

Wajar, pemilu dalam sistem Islam tidak memerlukan biaya fantastis dan penyelenggaraannya cukup sederhana. Tidak perlu ada dana kampanye pasang baliho, dana relawan, obral janji ini dan itu. Sekolah gratis, kesehatan gratis, BBM murah, infrastruktur yang layak, harga sembako terjangkau, pembatasan impor, dan lainnya memang kewajiban khalifah siapapun orangnya. Mengkomersilkan kebutuhan publik kepada rakyat adalah haram. Singkat kata pemilu dalam Islam tidak membutuhkan kampanye yang berbusa-busa.

Khalifah adalah pelayan umat. Tidak ada tempat bagi khalifah untuk menumpuk kekayaan. Khalifah tidak akan digaji, hanya mendapatkan santunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Khalifah telah dibaiat untuk memberikan seluruh hidupnya mengurusi urusan umat menerapkan syariat kaffah. Dia terhalang untuk berbisnis. Bila ingin berbisnis menjadi pengusaha solusinya bukan menjadi khalifah!

Demikian juga majelis umat bukanlah legislator, pembuat undang-undang. Mereka dipilih sebagai representasi umat dalam syura dan masyura (memberikan kritik dan masukan) dalam koridor hukum syariat. Tidak ada jam kerja khusus harian, pekanan, atau bulanan sebagai anggota majelis umat. Tidak ada previlege khusus. Sehingga anggota majelis umat tidak akan menerima gaji sebab posisi mereka bukanlah pekerja.

Dengan begitu modal besar oligarki dan plutocrat unfaedah untuk mendekati penguasa dan wakil rakyat. Dalam Islam kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Seluruh hukum dan perundang-undangan lepas dari intervensi akal manusia. Agar tidak ada jalan bagi siapapun untuk mengeksploitasi kehidupan kaum muslimin selama mereka berpegang pada sistem Islam yang sahih.

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (TQS al Baqarah: 120)

*) Penulis adalah Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Baca Juga