Polemik THR Bagi Pekerja Berkelanjutan, Sampai Kapan?

Annisa Putri (Mahasiswi)

Oleh: Annisa Putri

Memasuki bulan Ramadhan, para pekerja kini sedang menantikan keputusan pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasa didapat tiap tahunnya, tentu mereka berharap THR tahun ini dapat dibayarkan secara full dan tidak dicicil seperti tahun lalu.

Namun, kekhawatiran pun muncul akan terulang kembali, ketika Kementrian Ketenagakerjaan dalam proses kajiannya, mengatakan mungkin saja aturan tahun 2020 lalu akan diberlakukan lagi di tahun ini.(cnn.indonesia.com)

Dikutip dari (cnn.indonesia.com) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (SP TSK SPSI) menolak dengan tegas hal tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto berpendapat bahwa kondisi tahun ini sudah berbeda dengan 2020 lalu, dimana saat ini berbagai perusahaan sudah dilonggarkan untuk beroperasi. Maka, sebenarnya tidak ada alasan untuk mencicil hak mereka. Menurutnya, pandemic Covid-19 kerap kali dijadikan alibi pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan yang merugikan buruh.

Ia pun menambahkan "Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpihak kepada pengusaha dan merugikan kaum buruh, apalagi dengan rencana Menteri Ketenagakerjaan akan memperbolehkan pengusaha untuk mencicil dan menunda pembayaran THR 2021, maka lengkap sudah penderitaan kaum buruh," ujar Roy.

Dikutip dari (Finanse.detik.com) Beberapa hari lalu, serikat buruh menggelar aksi di depan patung Kuda (Monas). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut demo atau aksi tersebut diikuti oleh 10.000 buruh secara nasional. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan jika demo ini salah satunya meminta agar THR tak dicicil lagi seperti tahun 2020. Sebab masih banyak pekerja yang THR-nya belum dilunasi pada tahun kemarin.

Carut Marut THR Sampai Kapan ?

kejadian demi kejadian terus terulang, sebenarnya sebelum pandemic melanda pun masih banyak pekerja yang sudah mengalami kesulitan seperti tidak bisa makan, anak-anak mereka yang terpaksa putus sekolah, dan sebagainya. apalagi dengan pandemic seperti ini, bertambahlah beban yang mereka bawa. Terlebih, dengan bantuan sosial yang sedianya diberikan untuk warga miskin atau yang terdampak pendistribusiannya belum maksimal dan menyeluruh.

Maka, adalah hal yang wajar jika mereka menuntut haknya diberikan THR, yang itu bisa mereka pakai untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Sebab, hari ini dalam sistem Kapitalisme seluruh kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan ditanggung masing-masing oleh tiap individu. Belum lagi dengan mahalnya bahan-bahan pokok makanan yang tentu akan menambah beratnya hidup dalam naungan Kapitalisme.

Sebenarnya, permasalahan THR bukanlah satu-satunya masalah yang dialami para pekerja, melainkan ada banyak perkara yang mereka terima hari ini, misalnya saja gaji atau upah yang tidak sesuai dengan jasa yang mereka berikan, jam kerja yang semakin banyak, dan sebagainya. Sebab, definisi buruh hari ini ialah orang yang bekerja dengan seseorang yang memperkerjakan yaitu pengusaha. Disinilah muncul istilah ‘atasan dan bawahan.’ Dan seringkali dalam realita kita temukan pengusaha mengeksploitasi buruh semena-mena. Sejalan dengan Kapitalisme yang memang selalu berpihak pada para pengusaha.

Sistem kapitalisme yang berasaskan manfaat dan materi, terlihat memberi perhatian istimewa pada kalangan pengusaha/kapitalis dan seringkali mengorbankan kepentingan dan hak rakyat umum. Terbukti dengan fenomena yang kita lihat sehari-hari, dimana yang menjadi korban dan dirugikan selalu rakyat kecil. Maka, dari semua ini hendaknya kita menyadari tidaklah bisa mengharap keadilan pada sistem yang hanya memikirkan materi ini, permasalahan ditunda, dicicilnya THR atau yang lainnya itu akan terus terjadi dan terulang selama kita masih dinaungi kapitalisme.

Butuh Solusi Tuntas

Berbeda dalam paradigma Islam, negara adalah khodim al ummah. Yakni pelayannya umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Di dalam sistem Islam, regulasi dan Undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat. Legislasi hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam. Tidak ada politik kepentingan. Tidak ada pula produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia.

Dalam Islam, negara akan menjalankan roda perekonomian sesuai dengan syariah Islam. Mengelola kekayaan alam yang telah Allah berikan untuk rakyat. Kekayaan alam tersebut harus dikelola mandiri oleh negara, tidak dimiliki oleh segelintir individu atau negara asing. Hasilnya sepenuhnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sisanya menjadi salah satu pos pemasukan keuangan negara untuk membiayai sejumlah layanan yang dibutuhkan rakyat.

Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara tersebut menjadikan perekonomian negara akan stabil dan rentan terkena resesi, sebab tidak lagi bergantung dengan negara asing. Sehingga negara mampu memenuhi segala kebutuhan pokok warga negaranya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk pekerjaan akan dijamin penuh oleh negara. Sehingga, tidak ada warga negara yang kesusahan seperti hari ini. Dan adapun teknis memberi upah atau gaji dalam Islam yaitu berdasarkan tenaga si pekerja atau sesuai dengan pekerjaannya, tidak ada tinggi dan rendah, melainkan sesuai dengan porsinya yaitu adil terhadap para pekerja.

Demikianlah sedikit gambaran bagaimana Islam mensejahterakan masyarakat termasuk di dalamnya para pekerja. Kesemua itu terjadi akibat buah dari penerapan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan. Maka, jika menginginkan keadilan tanpa kecewa, Islam kaffah lah solusinya. Wallahu’alam bisshawab.

*) Penulis adalah Mahasiswi

Baca Juga