PKC PMII Meminta Pemerintah Klarifikasi Terkait Penggunaan Senjata Oleh BIN di Kiwirok

Jufran Mahendra (Ketua PKC PMII Papua Papua Barat)

RadarKotaNews, Papua - Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan penggunaan senjata yang dilakukan oleh BIN untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok bersenjata di pegunungan Papua. Bahkan media asing menyoroti langkah BIN tersebut yang telah melakukan pengadaan mortir dari Serbia.

"Tentu langkah BIN tersebut dipertanyakan oleh berbagai pihak," ujar Ketua PKC PMII Papua Papua Barat Jufran Mahendra dalam pernyataan tertulisnya kepada awak media, Jum'at (10/6/2022)

Dimana menurut Jufran, Berdasarkan issue yang berkembang terkait dugaan pembelian Alustista tersebut sangat bertentangan dengan UU No 17 tahun 2011 tentang intelijen negara yang menjelaskan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) bertugas membantu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna menjaga keamanan nasional.

Menurut Pemuda asli Sorong ini menjelaskan, tugas BIN adalah hanya untuk melakukan pengumpulan informasi, bukan untuk terjun langsung dalam operasi lapangan. Sehingga kalau BIN sampai terjun tentunya menyebabkan terjadinya overlaping kewenangan.

Untuk menjaga stabilitas dan keamanan Jufran meminta pemerintah agar segera mengklarifikasi terkait issue tersebut. "Jangan sampai issue ini terus menjadi bola liar hingga dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab guna menciptakan situasi yang tidak kondusif dan sengaja untuk membuat kepercayaan publik terhadap alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan stabilisasi kehidupan masyarakat di tanah Papua," imbuhnya

Jufran juga berharap sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang, BIN dalam menjalankan Fungsi intelijen untuk lebih memperhatikan Demokrasi dan HAM, khususnya di tanah Papua.

"PMII juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terbawah issue tersebut dan sama -sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam hidup berbangsa dalam mengawal penurunan surat keputusan pejabat sementara (PJS) kepala daerah di beberapa kota kabupaten di Papua dan Papua barat Agustus mendatang," pungkasnya. (Id)

Penulis:

Baca Juga