oleh

Pilkada Dilanjut, Prodewa Menilai Pemerintah Berpotensi Melanggar HAM

RadarKotaNews, Jakarta – Melalui juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, Pemerintah menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa), Fauzan irvan menilai pemerintah tidak memiliki sense of crisis ketika memutuskan melanjutkan pilkada serentak 2020 di tengah semakin meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia.

“Ditengah kasus covid semakin meningkat, memang baiknya pilkada di tunda, agar keselamatan rakyat menjadi utama, tetapi ternyata pemerintah memutuskan dilanjutkan, tentu ini tidak memiliki sense of crisis” ujar Fauzan, Rabu (23/9/2020)

Fauzan mengatakan apabila pilkada dilanjutkan dan terjadi klaster baru covid sehingga banyak memakan korban maka ini berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Hak untuk Hidup yang merupakan hak yang tidak dapat di cabut (Non-Deregable right) yang dijamin pasal 28A UUD 1845.

“Kemudian Hak atas kesehatan, yang dijamin dalam pasal 28H UUD 1945 serta hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan hak milik, hal ini terjamin dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan 29, 30 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM” tegas Fauzan.

Selain itu, Prodewa juga mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden, para Menteri terkait serta Kepala Daerah, untuk dapat lebih fokus dan serius dalam mengevaluasi penanganan covid-19 ini, agar dapat menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed