oleh

Pilkada Di Tengah Covid19, Siapa Yang Akan Bertanggung Jawab ?

RadarKotaNews,Jakarta – Youth Move Secretary, Arly Tresna S mengatakan, Jika acuan DPR, Pemerintah dan KPU dalam memaksakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi adalah negara lain yang telah melakukan pemilu di tengah pandemi. Maka harusnya jangan cuman melihat keberhasilan korea selatan dalam melakukan pemilu, tapi juga harus melihat negara-negara yang gagal Dan berantakan dalam pelaksanaan pemilunya.

“Sebagaimana amerika serikat yang berantakan dalam pelaksanaan pra pemilunya dan yang terparah ada di mali yang partisipasinya cuman satu digit yaitu 7,5 Persen,” kata Arly dalam rilisnya, Kamis (2/7/2020)

Olehnya perbandingan indonesia dan korea selatan juga harus di perhatikan :

Pertama, berdasarkan jumlah peserta pemilu legislatif korea selatan (korsel) yang cuman berjumlah 29 juta orang Itu jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan peserta pilkada indonesia yang berjumlah 100 juta lebih.

kedua, keberhasilan korsel dalam pelaksanaan pemilihan legislatif tidak dirancang dalam satu tahun atau satu periode masa pemilihan, tapi dipersiapkan dari beberapa periode sebelumnya mulai dari Sistem Dan regulasi akibat dari wabah MERS dan SARS yang menimpa negara mereka, sehingga masyarakat korsel pun percaya kepada lembaga penyelenggara mereka bukan tiba-tiba langsung berhasil melaksanakan pemilu di tengah Wabah.

Sedangkan indonesia, kata Arly, apakah kesiapan sistem kita sudah mumpuni dalam melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19? apakah sudah ada jaminan kesehatan bagi peserta pilkada? lalu bagaimana Jika yang terjadi malah penyebaran massal virus covid-19, siapa yang akan bertanggung jawab? apakah masyarakat peserta pilkada kita percaya kepada KPU, sebagai penyelenggara pilkada di tengah pandemi covid-19 saat ini?

Karena itu, bagaimana nasib pilkada serentak nanti jika pesertanya malah Jauh menurun, akibat masyarakat yang takut dan tidak percaya kepada KPU dalam melaksanakan pilkada serentak desember nanti? siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa pilkada serentak desember nanti akan berhasil, tanpa mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi? bagi Pemerintah, DPR dan KPU, semua pertanyaan tentang kekhawatiran ini saja masih belum bisa dipastikan jawabannya.

Di sisi yang lain juga kita ketahui bahwa beberapa negara yang telah melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19 selain korsel, Itu ada 60 negara lain yang menunda pelaksanaan pemilihan Umum mereka.

Olehnya kami dari Youth Move mendesak DPR RI, Mendagri dan KPU. harus mengkaji ulang penyelenggaraan pilkada serentak 9 desember 2020 nanti, dengan persiapan sistem yang matang dalam segala kondisi yang ekstrim, Jangan sampai nyawa masyarakat yang jadi korban dan kegagalan pilkada serentak nanti harus dibayar mahal akibat kegegabahan dalam memaksakan pilkada di tengah pandemi covid-19.

“Jika hal ini tidak diindahkan maka kami akan membangun konsolidasi nasional untuk melakukan aksi di setiap kabupaten/kota untuk menolak pilkada serentak 9 desember 2020,” tegas Arly. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed