oleh

Pesan Gubernur Bagi Jajaran ASN Dalam Masa Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Sejak wabah Covid-19 melanda Ibu Kota, perlahan dampaknya mulai kita rasakan. Dan kini, di bulan Mei ini, kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah Covid-19 ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus (positif) adalah di Jakarta

Hal tersebut di sampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan arahan kepada seluruh jajarannya di Gedung Balaikota Jakarta, Jumat (29/5/2020)

Sambung Anies, Saat ini jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabahnya melanda, tapi masalahnya belum selesai. Dan segala pembatasan, yang selama ini kita lakukan sama-sama, membawa dampak yang amat nyata di kota kita. “Kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti, kegiatan budaya terhenti, dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti, pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti.”

“Dan kita, di Pemprov DKI Jakarta, juga terkena dampak langsung,” kata Anies

Sementara, Pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran kita turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2triliun, tinggal 53%. “Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun,” terangnya

Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Tidak ada pilihan! Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus lakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja langsung, belanja tidak langsung. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis.

Di balik pemangkasan itu semua, Anies menjelaskan, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya Rp188 miliar, sekarang menjadi Rp5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19

Meski demikian, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta.

Selain itu, Anies menjelaskan relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun, dimana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Namun, gaji ASN tidak berubah, tetap sama.

“Dalam pembahasan saat itu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD,” ungkap Anies.

Oleh karena itu, Anies menegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta.

“Kita pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta,” jelasnya

Anies menyebut, tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor.

“Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garisbawahi ini: semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta.” tegas Anies. (Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed