oleh

Perpres No 37 Thn 2019 Tidak Ada Kaitan Dengan Isu Bangkitnya Dwifungsi ABRI

RadarKotaNews – Menyikapi Perpres Jabatan Fungsional TNI dan Draft Peraturan Presiden Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI mengatur kedudukan dan hak prajurit militer dalam penugasan di suatu organisasi. Sebab kata dia, TNI menjelaskan perpres ini bukan untuk membuka jalan militer menduduki jabatan sipil.

“Yang diatur di sini adalah jabatan fungsional di lingkungan TNI saja,”kata Al Araf di kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, kamis (4/7)

Meski demikian, Perpres ini tak ada kaitan dengan isu bangkitnya dwifungsi ABRI dan kekhawatiran lainnya. Karna itu ia berharap, Semua pihak harus jernih mencermati perpres ini.

Smentara, Jabatan yang diatur di perpres tersebut hanya berlaku di lingkungan TNI.

Jadi menurut Al Araf, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang menduduki jabatan fungsional TNI. Sebelum perpres ini terbit, kemampuan para prajurit yang berkeahlian itu belum dihargai secara cukup setara dengan tenaga ahli di luar TNI.(Wawan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed