Permendikbudristek Nomor 30 Th 2021 Bermuatan Liberal, Benarkah?

Photo: Haryati, S. Pd (pendidik)

Oleh: Haryati, S. Pd

Kisruh bahasan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual atau disebut sebagai PPKS yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menuai kontroversi. Konon, di dalam peraturannya "bermuatan liberal, melindungi seks bebas", benarkah? Mari kita lihat apa saja isi dari Permendikbud kontroversial ini.

Ada 21 poin bahasan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2, yang kontroversial semisal pada poin l yang berbunyi: "menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban" atau pada poin m yang berbunyi: "membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban".

Frasa "tanpa persetujuan korban" ini dapat kita diartikan sebaliknya bahwasanya apabila "korban setuju" dengan apa yang dilakukan atasnya, maka itu menjadi tidak masalah alias legal.

Demikian pula pada ayat 2 poin r yang berbunyi "memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi". Ini bisa kita artikan sebaliknya bahwa jika aborsi dilakukan dengan "tidak terpaksa" maka legal saja.

Dikatakan sebagai kekerasaan seksual adalah apabila ada paksaan, jadi jika dilakukan dengan suka rela, maka tidak bisa dijerat dengan pasal ini. Inilah gambaran mengenai pasal-pasal yg kontroversial, yang secara tidak langsung justru melindungi seks bebas bahkan aborsi.

Mampukah PPKS ini Mencegah Kekerasan Seksual?

Jawabannya Tidak Mampu. PPKS ini tidak bisa mencegah tidak kekerasan seksual yang terjadi di banyak kampus di Indonesia, yang bahkan katanya masih ada sekitar 60% yang mengalami tidak kekerasaan seksual tetapi tidak berani mengungkapkannya. Mengapa dikatakan tidak mampu? sebab frasa "tanpa persetujuan korban" itu tidak mudah untuk dibuktikan di hadapan hukum. Bagaimana korban menjelaskan bahwa dia memang tidak menginginkan hal tersebut? Bagaimana jika pelaku mengatakan bahwa itu dilakukan dengan suka sama suka, bukan atas paksaan? Dengan apa si korban akan membuktikan ucapannya? Sehingga akhirnya nasib hukum menjadi tergantung bagaimana korban bisa membuktikan tuduhannya terhadap pelaku, jika korban tidak berhasil membuktikannya, maka bisa jadi ia dituntut balik atas laporan pencemaran nama baik. Na’udzubillah min dzalik.

Alih-alih menyelesaikan masalah kekerasaan seksual di tengah-tengah kampus, peraturan ini justru menimbulkan masalah lain yakni maraknya seks bebas (zina) karena dilegalkan. Zina maupun aborsi baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban adalah tindakan keji di dalam islam. Dalam Islam, penentu suatu tindakan itu kejahatan seksual atau bukan adalah hukum syariah, bukan persetujuan manusia walaupun itu HAM.

Menjadikan persetujuan korban sebagai penentu kebolehan suatu hubungan seks di luar nikah adalah khas pemikiran kaum liberal yang sesat.

Mengapa kata persetujuan korban menjadi penting? Alasannya, menurut kaum liberalis tidak ada yang boleh mengatur urusan pribadi seseorang, termasuk negara sekalipun. Dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka negara tidak boleh melarang siapapun berhubungan seksual sesuai nafsu mereka seperti; zina, homoseksual, lesbian, sado-masokis, pedofilia, incest; bahkan hubungan seksual dengan mayat atau binatang. Inilah liberalisme dalam hubungan seksual.

Karena itu PPKS jika diterapkan, belum tentu bisa mencegah kekerasan seksual. Sebaliknya, peraturan ini sudah pasti bisa menyuburkan perilaku seks bebas di lingkungan kampus.

Hanya Sistem Islam yang Mampu Menuntaskan Kekerasan Seksual

Islam memberikan sanksi tegas kepada pelaku zina, bukan malah melegalkannya. Jika pria pelakunya belum menikah (ghayr muhshan) maka dia akan dicambuk seratus kali, sedangkan jika pelakunya telah menikah (muhshan) maka akan dijatuhi hukuman rajam hingga mati.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Pezina wanita dan pezina laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali cambukan (TQS an-Nur [24]: 2).

Adapun korban perkosaan terbebas dari hukuman sebagaimana sabda Nabi saw:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sungguh Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa dan dipaksa (HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

Tindak kejahatan seksual lain semisal meraba, ujaran kata-kata kotor, merayu, dsb juga tidak lepas dari sanksi berupa ta’zir, yang akan diputuskan oleh qadhi (hakim) di pengadilan. Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya Nizhâm al-‘Uqûbât fî al-Islâm menyebutkan bahwa orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya, pegawainya (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât fî al-Islâm, hlm. 93).

Islam juga menutup semua pintu kekerasan seksual. Islam menetapkan larangan bagi laki-laki yang sudah baligh tidak boleh bagi mereka berduaan dengan perempuan yang bukan mahromnya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوْنَ بِاِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiganya adalah setan (HR al-Bukhari).

Selain itu di dalam Islam, kehidupan pria dan wanita dipisah, jadi bukan hanya dalam perkara sholat, tetapi di dalam setiap kegiatan kecuali untuk kegiatan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan juga mua'malah. Jika terpaksa harus bertemu maka harus disertai dengan mahromnya si wanita, baik itu ayah, saudara laki-laki, atau suaminya, dan seterusnya.

Karena itu, hanya Islamlah yang mampu mengatasi kekerasan seksual hingga tuntas ke akar-akarnya. Bukan dengan Permendikbud yang justru membuka peluang pelegalan zina ala kaum liberalis. Sudah semestinya kaum muslimin menolak Permendikbud ini sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi tidak cukup hanya dengan menolak peraturan liberal ini, kita juga harus menolak sistem yang mengizinkan terciptanya yaitu sistem sekuler-liberal, kemudian beralih kepada sistem sistem yang pasti mampu menjaga martabat kaum perempuan bahkan manusia semuanya. Wallahu a'lam bish-showab.[*]

*) Penulis adalah pendidik

Baca Juga