Permendikbud PPKS Solusikah?

Syahida Adha (Aktivis Back to Muslim Identity)

Oleh: Syahida Adha

Kasus kekerasan seksual dan perzinahan semakin marak dan mengkhawatirkan. KPAI mencatat, bahwa 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan pada tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa telah marak pergaulan bebas telah merebak ke berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Tidak hanya pergaulan bebas, kasus pelecehan seksual juga merajalela di negeri kita tercinta ini. Kasus pelecehan dapat dialami oleh wanita dan pria baik berpakaian terbuka maupun tertutup. Faktor penyebab pelecehan dapat beragam dan paling sering terjadi di siang hari di tempat keramaian. Lemahnya control masyarakat dan Negara dalam mengatasi perzinahan mengakibatkan perkataan dan perbuatan yang menyinggung seksualitas terkadang dianggap wajar dalam sosial masyarakat.

Mendikbudristek Indonesia Nadiem Makarim telah mengeluarkan Permen PPKS yang ditujukan untuk menghadapi kekerasan seksual di kampus. Hal ini menjadi angin segar dan harapan baru bagi para mahasiswa yang selama ini terkungkung di tengah lingkungan yang sering ditemukan kasus kekerasan seksual. Terdapat beberapa treatment yang akan diberlakukan untuk dapat menghukum pelaku dan penanganan yang manusiawi terhadap korban. Namun juga terdapat beberapa kritik pada Permen ini. Yakni konsep kekerasan seksual itu sendiri yang menitik beratkan pada kerelaan atau persetujuan korban.

Maka Permen ini memang bukan untuk mencegah perzinahan dan pelecehan seksual, namun hanya sebatas kekerasan seksual apabila tidak dengan persetujuan korban. Maka nilai yang dibawa adalah berdasar pada like dan dislike sebagaimana konsep liberal
yang dibawa oleh barat. Sifatnya sangat relatif bagi setiap orang tergantung seberapa besar seseorang bisa menolerir suatu kejadian yang terjadi padanya.

Permen ini juga sebenarnya tidak cukup untuk menghentikan terjadinya kasus pelecehan terhadap martabat seorang wanita. Karena permasalahan kekerasan seksual ini sebenarnya efek domino dari penjagaan diri, lemahnya kontrol sosial di masyarakat dan pemberlakuan hukum yang liberal oleh negara.

Kita perlu memahami bahwa kotornya pikiran masyarakat tidak lepas dari inside atau maklumat yang mereka terima. Pornografi memiliki peran yang sangat besar menyebabkan tercemarnya pemikiran masyarakat. Kemudian diikuti dengan perubahan tingkah laku yang mengarah pada aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang menyimpang bisa mengakibatkan pelecehan dan kekerasan seksual.

Terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab terhadap problematika ini. Yang pertama individu. Setiap individu butuh untuk memahami lebih dalam nilai moral dan agama yang kemudian meng-internalisasikan ke dalam diri masing- masing. Pengendalian diri dan kemampuan menguasai hawa nafsu seseorang berkaitan erat dengan ketenangan jiwa dan kemauan yang keras untuk menghindari dosa dan perbuatan amoral.

Kedua, tanggung jawab masyarakat. Masyarakat tidak seharusnya menganggap lumrah segala hal yang menyangkut seksualitas. Setidaknya terdapat sanksi sosial untuk menjaga masyarakat dari perzinahan dan pelecehan seksual baik secara verbal maupun tindakan. Budaya sopan santun dalam berpakaian dan bertindak juga hendaknya dikembangkan dan dilestarikan. Yakni mensuasanakan agar para lelaki bisa menghargai para wanita dan wanita yang santun dalam berpakaian.

Ketiga, tanggung jawab Negara. Negara punya kuasa yang sangat besar dalam memberlakukan regulasi dan mencegah informasi buruk masuk ke dalam negaranya. Negara hendaknya menerapkan syari’at secara komprehensif. Yaitu sistem pemerintahan yang memiliki solusi dalam mencegah dan mengatasi berbagai kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan perzinahan dan tindak pelecehan seksual.

Jika memang Negara memilik tekad mulia untuk menjaga masyarakatnya dari kerusakan semacam ini, haruslah menghapus segala konten pornografi yang ada. Untuk mengurangi rangsangan seksual bagi calon pelaku pelecehan seksual. Kemudian islam memiliki konsep uqubat yang memberikan efek jera bagi pelaku zina dan pelecehan seksual. Pada masa kepemimpinan Al Mu’tasimbillah, seorang wanita pernah dilecehkan dalam keramaian pasar. Mendengar berita itu, lantas khalifah mengirimkan pasukan tentaranya untuk membela wanita tersebut. Maka siapa saja yang melakukan pelecehan pada wanita akan berurusan langsung dengan khalifah dan para tentaranya.

Maka ketiga hal ini hendaknya saling membangun dan menjaga. Jangan sampai ada kontradiksi dalam penanganan masalah pelecehan seksual ini. Dan kontradiksi ini terdapat di dalam Permen PPKS. Yakni melandaskan peraturannya pada nilai kebebasan individu terkait setuju atau tidak. Bukan justru dosa atau tidak.

Wallahu A’lam Bissawwab[*]

*) Penulis adalah aktivis Back to Muslim Identity

Baca Juga