oleh

Perludem: Pilkada Bareng Akan Mempermudah MK

RadarKotaNews, Jakarta – Pemilu serentak yang harus dilaksanakan berbarengan adalah Pilpres, DPR, DPD sedangkan untuk pemilu lainnya boleh dipisah atau dibarengkan. Namun jika pemilu Daerah dan Walikota dilaksanakan berbarengan namanya menjadi Pemilu yang dilaksanakan berbarengan bukan pemilu serentak.

Demikian dikatakan Pendiri Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto dalam diskusi bertajuk “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional,” di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020)

Menurut Didik, kalau pilkada bareng, serentak akan mempermudah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani gugatan Pilkada. Sebab kata dia, gugatan akan lebih simple lagi jika digabungkan dengan pemilu DPRD sebab potensi gugatan sudah disaring oleh Parpol ditingkat daerah.

“Langkah ini bisa saja terlaksana karena MK sudah memperbolehkan pelaksanaan Pilkada digabungkan dengan Pemilu Legislatif/ Nasional,” jelasnya.

Kesepakatan perubahan Konstitusi, perihal addendum yang tidak boleh diubah dan penjelasan tambahan yang boleh ditiadakan, serta pengubahan dengan penambahan addendum adalah hasil perubahan terdahulu terhadap UU Pemilu.

Sementara perubahan akan penguatan sistem Presidential dan mempertahankan NKRI belum selesai lantaran belum ada ketegasan Institusi.

Karena itu Didi menilai, sentra parpol di perpolitikan Indonesia sudah cukup kuat, bahkan berpotensi menentukan perpecahbelahan bangsa. Sebab, usulan Perludem, pemilu nasional atau lokal memang yang paling rasional.

“Pemilih lebih enak karena jumlah calon lebih dikit, dari sisi parpol juga menguntungkan karena bisa lebih fokus. Parpol kita sekarang ini manja karena tidak mau kerja keras dalam setahun dua kali.” tukasnya. (dirga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed