oleh

Perkuat Ketahanan Wilayah, Azis Dorong Komisi II DPR Masukkan RUU Tentang Provinsi Kepulauan

RadarKotaNews, Jakarta РPernyataan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian soal perairan Natuna adalah milik Indonesia, memang membesarkan hati. Namun demikian, Indonesia tetap perlu memastikan keamanan batas wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dalam keterangan kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

“Meski situasi di Laut Natuna Utara sudah terbilang kondusif, namun DPR RI perlu terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah terkait progres pengembangan dan pengamanan wilayah perbatasan,” kata Azis.

Itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang masih akan mungkin datang di kemudian hari.

Selama ini, kata dia, lemahnya sistem pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia lebih disebabkan karena wilayah tersebut tidak dianggap memiliki urgensi yang tinggi terhadap sistem keamanan nasional.

Padahal, ancaman demi ancaman terus ada dan nyata berlangsung di wilayah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga lainnya.

Maka dari itu, kata Azis, ketegangan antara Cina dan Indonesia dalam beberapa minggu terakhir memiliki dampak yang cukup positif. Sebab dengan adanya ketegangan tersebut, semua stakeholder di Indonesia bisa tergerak lebih progresif untuk mendorong upaya pengamanan dan membangun wilayah perbatasan.

Secara pribadi, terkait cara penyelesaian masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dirinya mendorong Komisi II DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Provinsi Kepulauan dalam Prolegnas.

Hal ini penting mengingat delapan provinsi kepulauan yang ada di Indonesia membawahi ribuan pulau kecil dan terluar. Dengan memberdayakan provinsi ini, diharapkan pulau-pulau yang ada di Indonesia secara otomatis akan terintegrasi secara maksimal. Sebab sejumlah infrastruktur yang menopang lahirnya budaya bahari bisa dibangun secara kolektif (tidak terpusat).

“Lebih jauh metode ini akan secara otomatis mempermudah rencana pembangunan yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi, selaras dengan visi Poros Maritim dunia, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah di seluruh Indonesia,” kata dia.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed