oleh

Peringati Harkitnas BEM SI Gelar Aksi Monolog Nasional dengan Mengusung 5 Tuntutan

RadarKotaNews, Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) turut dalam memperingati Harkitnas 2020 dengan melakukan aksi monolog nasional serentak diberbagai wilayah yang bertajuk : #IndonesiaBangkit,
#MosiTidakPercaya dan #OrdeBaruBanget.

Dalam aksi ini, menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian bahwa, setidaknya ada 3 (tiga) sektor yang paling berdampak saat ini yaitu Pendidikan, Kebijakan Publik dan Ekonomi.

Sepanjang sejarahnya begitu banyak tindakan pejabat pemerintah negeri ini yang menciderai nilai-nilai kebangkitan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, lemahnya supermasi hukum, kebijakan pengelolaan uang, pengesahan dan pembahasan RUU cacat formil ditengah wabah yang dengan jelas mengesampingkan hak rakyat

“Seharusnya pemerintah wajib menjamin hak-hak atas setiap warga negaranya,” kata Remy dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (20/5/2020)

Dalam klasifikasi Isu Pendidikan, BEM SI menekan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan relaksasi atau keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa yang
ekonominya terdampak Covid-19, selain itu, Pemerintah juga harus memberikan kepastian yang jelas kepada tenaga pendidik honorer terkait upah dan THR mereka.

Kemudian tambah dia, dalam klasifikasi Isu Kebijakan Publik, kami melihat ketidak harmonisan di setiap lini pemerintahan, serta kebijakan yang dikeluarkan terlihat tidak fokus terhadap penanganan Covid-19 dan masih mengesampingkan hak-hak rakyat kecil.

Terakhir, pada klasifikasi Isu Ekonomi, pemerintah harus dengan tegas dan jelas dalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap rakyat kecil.

Maka dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan serentak melakukan aksi Monolog Nasional serta akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah dan Wakil Rakyat dengan tuntutan :

Tuntutan Hari Ke angkutan Nasional

Pertama, Mendesak pemerintah memperhatikan dampak pandemi dengan mengeluarkan surat
kebijakan untuk seluruh perguruan tinggi melakukan pembebasan atau relaksasi biaya kuliah di semester ganjil 2020/2021.

Kedua, Menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer dengan segera mengeluarkan Perpres terkait gaji dan tunjangan.

Ketiga, Menghentikan segala bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat kecil dengan menurunkan iuran BPJS Kesehatan, harga BBM, kendali harga pangan, dan menyelesaikan banyaknya kasus PHK, sengkarut kartu prakerja, serta menjamin bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak.

Keempat, Menolak pengesahan dan pembahasan Perppu No.1 tahun 2020, RUU Minerba, RUU Ciptaker dan RUU yang tidak pro terhadap rakyat.

Kelima, Menuntut pemerintah untuk melakukan sinergisitas rumusan langkah dalam memprioritaskan kebijakkan yang meletakkan keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan rakyat dikondisi saat ini diatas hal apapun termasuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan kebutuhan yang terkandung didalamnya.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed