oleh

Peringatan Hari Ham Internasional: Manusia Tanpa Kemanusiaan

RadarKotaNews, Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan ada 1600 Peristiwa kebebasan berkumpul, mulai dari tahun 2015 sampai 2018, ada keterlibatan dari aparat negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membubarkan acara diskusi dan melakukan pembiaran terhadap diskusi.

Hal tersebut di sampaikan peneliti KontraS, Rivanlee Anandar saat Konferensi Pers dengan thema “peringatan hari Ham Internasional : Manusia tanpa Kemanusiaan” di Gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/12)

Menurut Rivanlee, ada peraturan perundangan legitmasi dalam kebebasan berkumpul maupun ranah digital juga dibatasi dengan UU ITE. Sementara Kebebasan berkumpul ada dua isu sensitif tentang isu LGBT dan Komunisme dua isu ini sering dibatasi oleh aparat keamanan.

Ia juga menilai, Isu dan upaya dalam negara merupakan bentuk uji dalam negara HAM setelah pidato kemenangan Jokowi tidak menyentuh aspek kemanusiaannya inilah yang menjadi aspek untuk pembahasan kita.

“Dengan dipilihnya Jaksa Agung yang sekarang kami menuntut terkait kasus HAM masa lalu Jaksa Agung yang baru mengatakan bahwa berkas dan buktinya belum lengkap inilah yang membuat keresahan untuk kita.”jelasnya.

Sementara itu, LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menyebut
Koalisi peringatan hari HAM yang sudah berdiri dari tahun 2009, mencatat ada 50 pelanggaran HAM yang kita dapat mulai dari perggusuran lahan, PKL, Kulon Progo, Toba Samosir, dan ada Kasus Kriminalisasi, Intoleransi juga turut terjadi, BPJS, Pinjol

“Ada 3000 orang Papua yang ditangkap 75 orang dikenakan kasus makar, masalah karhutla Jokowi juga diusut.”katanya.(wawan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed