oleh

Penjelasan ICW Terkait Soal Gugatan Aturan Koruptor Nyalon Pilkada

RadarKotaNews, Jakarta – Besok, Rabu (11/12/2019) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Gugatan dimaksud, terkait ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah yang menyatakan:

“…tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

“Besok akan dibacakan di sidang MK. Pasal ini menjadi pintu masuk pencalonan mantan koruptor untuk menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengumumkan kepada publik sebagai persyaratan administratif,” ujar kuasa hukum ICW, Donal Fariz dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (19/12/2019).

Pada prakteknya, kata Donal, ICW dan Perludem menemukan fakta bahwa pengumuman tersebut seringkali diakali untuk memenuhi persyaratan saja.

Pihaknya mencatat, kasus ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui perkara Putusan 4/PUU-VII/2009.

Secara kumulatif, dalam putusan tersebut ada 4 syarat yang semestinya dipenuhi antara lain: 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

“Dengan melihat jalannya proses persidangan, dan beredoman kepada Putusan Mahkamah sebelumnya, maka ICW dan Perludem berkeyakinan MK akan mengacu kepada Putusan 4/PUU-VII/2009 dimana Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 akan dimaknai Koruptor tidak serta merta diperbolehkan menjadi calon kepala daerah,” ujar Donal.

Akan tetapi, katanya, sesuai yang dimohonkan oleh ICW dan Perludem, ada masa tunggu bagi mantan koruptor untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya.

“Ya, di mana para pemohon meminta masa tunggu tersebut selama 10 tahun atau dua siklus pemilihan kepala daerah,” kata Donal menambahkan.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed