Penistaan Agama Berulang, Buah dari Liberalisme

Ilustrasi

Oleh: Nur Rahmawati, S. Pd

Demokrasi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat kerapkali dijadikan “tameng” bagi orang tertentu untuk membenarkan aktivitasnya “menghujat” atau “menghina” sesuatu, termasuk di dalamnya menista agama. Sebagaimana yang dilakukan Youtuber, Muhamad Kace yang melakukan penistaan agama melalui video yang diunggahnya di kanal Youtube-nya.

Terkait dengan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, sudah termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Alhasil, walaupun katanya hak kebebasan individu dibatasi oleh hak orang lain, tetapi faktanya banyak yang kemudian berpendapat tanpa batas.

Seharusnya kejadian seperti ini tidak berulang. Hukuman yang dijatuhkan pun seharusnya melahirkan efek jera. Namun, faktanya tidak demikian. Sudah sering hati umat Islam dilukai karena tindakan-tindakan amoral dari pihak-pihak yang menistakan ajaran Islam. Bahkan, kerap ajaran Islam diolok-olek oleh pemeluknya sendiri. Na’udzubillaah

Di negara mayoritas Islam sekalipun, Islam masih diperlakukan secara diskriminatif. Penistaan agama pun masih menjamur. Hal ini wajar terjadi, karena sistem liberalisme yang diemban negeri ini menjadikan warganya memiliki pola pikir liberal. Sehingga apapun yang dilakukannya, mindsetnya, mindset orang liberal. Alhasil, adanya UU Penistaan Agama sekalipun terkesan kontraproduktif dengan sistem yang diberlakukan di negeri ini. Inilah bukti bahwa negara telah gagal menjaga kehormatan agama. Kegagalan ini tak lain lahir dari penerapan sistem sekularisme yang membentuk manusia hidup terpisah dari agamanya. Selama sistem ini masih diterapkan di kehidupan umat Islam, maka penistaan agama akan terus berulang.

Di dalam Islam seorang penista agama seharusnya dihukum mati, guna mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Namun di sistem sekarang, sulit untuk menerapkan itu karena masyarakat dan sistemnya mengadopsi liberalisme. Meskipun ada UU yang mengatur sanksi terhadap penista agama, yaitu KUHP Pasal 156 (a), tetapi tidak bisa mencegah berulangnya kasus dengan bentuk baru dan pemain baru selama kebebasan berpendapat masih dilegalkan.

Kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, telah nyata melahirkan orang-orang yang ‘berani’ menyimpangkan kebenaran Islam; berani menghina dan menghujat ajaran Islam yang sudah pasti kebenarannya, seperti kebenaran Alquran dan kemaksuman Rasulullah saw.

Imam Al Mundzir berkata: “Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang mencaci maki Nabi Muhammad saw. harus dibunuh". Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Malik bin Anas, Laits bin Sa,ad, Ahmad bin hambal dan Ishaq bin Rahawaih. Hal ini juga menjadi pendapat imam Syafi’i. Namun, sanksi seperti ini sulit diterapkan di negeri ini.

Pasalnya, agama tidak dijadikan pijakan dalam memutuskan berbagai problematika di negeri ini. Termasuk dalam menghukum penista agama. Karenanya, sudah saatnya kita kembali kepada Islam dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan bernegara. Sehingga, izzah Islam bisa tetap terjaga.
Wallahu a’lam bi ash-shawab

*) Penulis adalah Komunitas anggota Revowriter, Anggota Forum Dakwah muslimah.

Baca Juga