oleh

Penghapusan Penyelidikan dan Penyidikan di Tingkat Polsek Merupakan Langkah Maju Kepolisian

RadarKotaNews, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD mengusulkan penghapusan wewenang Penyelidikan dan Penyidikan bagi Polisi di tingkat sektor atau kecamatan. Usulan tersebut pun tak ditolak oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Semenjak ada Polri, belum pernah ada usulan penghapusan tanggungjawab yang melekat dalam Institusi bhayangkara itu, kendati rencana hanya sebatas pada tingkat Polsek.

Mahfud beralasan jika Polsek doyan menerapkan pasal pidana dalam target penanganan perkara di tingkat kecamatan, sementara kasus yang ingin ditangani terkadang bersifat ringan dan bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau pendekatan kemasyarakatan.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, gagasan tersebut sangatlah ideal bagi Kepolisian. Pasalnya, usulan tersebut jika diberlakukan, dinilai merupakan langkah kemajuan untuk membenahi institusi Kepolisian untuk menuju cita-cita Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter).

Ketua presidium IPW Neta S Pane menyebut usulan itu justru sangat membantu polisi maupun masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dimana kantor Polsek sangat jauh.

“Dengan demikian Polisi hanya menangani kasus-kasus pelik dan besar dan semua itu hanya bisa ditangani di Polres maupun Polda. Sedangkan Polsek lebih diarahkan pada deteksi dini dan antisipasi serta pembinaan keamanan masyarakat,” kata Neta di Jakarta, Kamis (20/2/20).

Neta juga beralasan jika kasus-kasus kecil, semisal pertikaian antar tetangga, anak tetangga mencuri sendal, dan lain-lain cukup diselesaikan lewat restorative justice saja, tak perlu Polsek kerepotan menangani hal itu hingga menerapkan pidana bagi yang bersangkutan.

“Polsek cukup memanggil kedua belah pihak dan mendamaikannya secara kekeluargaan lewat restorative justice,” ujarnya

Menurut Neta, hal itu bertujuan agar penanganan kasus kecil tidak berlarut-larut dan bisa cepat diselesaikan hingga kedua belah pihak bisa segera mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, gagasan itu akan berbenturan jika dari Kepolisian sendiri belum siap mengahadapinya.

“Persoalannya apakah mental aparatur kepolisian di jajaran bawah sudah siap, apakah jajaran bawah Kepolisian, terutama di Polsek sudah benar-benar promoter,” ucap Neta.

Neta menjelaskan, tanpa adanya mentalitas yang mumpuni dari Polisi sendiri, serta tanpa sikap yang benar-benar Promoter, restorative justica sulit untuk diterapkan.

“Apalagi jika prinsip “jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah’ masih bercokol kuat di lingkungan oknum kepolisian, sehingga orientasinya tidak lagi promoter, tapi mencari kesempatan atau peluang di antara anggota masyarakat berkonflik. Inilah tantangan terberat gagasan restorative justice,” pungkas Neta. (war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed