oleh

Pengangkatan Polri Aktif Sebagai Pjs Gubernur, FUIB: Kebijakan Mendagri Bertentangan UU Yang Berlaku

RadarKotaNews – Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Menyayangkan kebijakan Mendagri yang melakukan pengangkatan anggota Polri aktif sebagat pejabat Gubernur Jawa Barat, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hak tersebut di sampaikan Ketua Umum FUIB, Rahmat Himran saat konferensi pers terkait dengan dilantiknya Pjs Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Iriawan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Pusat GPII jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, selasa (19/06).

Sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolsian, serta UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, pengangkatan Pjs Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengangkatan dimaksud bertentangan dengan UU.“tegas Rahmat.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, di jelaskan Rahmat, sebagaimana diatur dalam U No. 10 tahun 2015 tentang pilkada, bahwa pengangkatan Plt Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, adalah dari ASN, sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada.

Oleh karena itu FUIB menyerukan Kepada Mendagri diminta untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Plt. Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif di Jawa Barat, atau daerah manapun sepanjang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri dan diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang Perundang-undangan yang berlaku sebagai Mendagri, dengan membuat kebijakan yang bertentengan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku.(wawan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed