oleh

Pengangkatan Dewas KPK Abaikan Pelibatan Publik

RadarKotaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dengan mengabaikan pelibatan publik. Sebab kata dia, Nama-nama yang telah ditetapkan tak pernah disosialisasikan dengan baik.

“Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh presiden,” ujar Ray di Jakarta, Sabtu (21/12).

Sekalipun kata Ray, aturan pengangkatan Dewas KPK merupakan hak presiden, tapi sejatinya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapat masyarakat.

“Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen,” tukasnya.

Dirinya mengakui, nama-nama yang dipilih memang pribadi yang baik. Masalahnya, mereka sekarang menempati sebuah jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih. Jabatan mereka adalah pengawas sekaligus penentu satu kegiatan dapat dieksekusi atau tidak.

Jika dilihat dari struktur organisasi dan model rekrutmennya, Ray menyebut, Dewas KPK hanya punya garis struktural dengan presiden. Mereka harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng tapi yang izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka.

“Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif?” tanya Ray.

Ia kembali menjelaskan bahwa dalam bahasa lain, struktur membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik ini tidak dapat berkreasi dengan optimal.

“Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK nya ada juga di tangan mereka,” pungkasnya.

Bagi dia, situasi ini belum ditambah dengan asumsi bahwa mereka sekarang berada di bawah presiden. Karena, secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen.

“Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh all the president men,” jelas Ray.

Oleh karena itu, Ray menjelaskan. jika presidennya tidak memiliki minat yang kuat untuk isu-isu anti korupsi, kemungkinan setengah kemampuan lembaga ini akan hilang. Atau lebih mengkhawatirkannya adalah mereka bekerja dalam bayangan minat presiden.(fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed