• News
Minggu, Januari 24, 2021
Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.
radarkotanews.com
No Result
View All Result
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
  • News
    Ahok Divonis Dua Tahun FPI Bersikap

    DPP FPI Menyatakan Sikap Terkait Calling Visa dan Rencana Normalisasi Hubungan Indonesia dengan Israel

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Perempuan Bicara Perubahan Hakiki dengan Islam

    Fokus Policy: Korps Bhayangkara Dan Pusaran Peredaran Narkoba

    Reshuffle Kabinet dan Harapan Keluar Dari Krisis Ekonomi

    LKPHI Meminta Pemerintah Melakukan Resufle Pada Kabinet Kerja

    Putra Terbaik Maluku Suaidi Marasabessy Layak Duduki Posisi Menteri KKP

    Sekalipun Satpol PP Memble Dalam Penegakan Perda, Pandam Jaya Tidak Boleh Ambil Tugas Pencopotan Baliho

    Tegakkan Negara Hukum, Pencopotan Baliho di Luar Kewenangan TNI

    Kemiskinan, Benarkah Hanya Karena Problem Pernikahan?

    Antara Papua dan Korea

    Trending Tags

    • Commentary
    • Featured
    • Event
    • Editorial
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Pengangkatan Dewas KPK Abaikan Pelibatan Publik

Saifuddin Hafid Aliah by Saifuddin Hafid Aliah
22 Desember 2019
in Politik
0
Pengangkatan Dewas KPK Abaikan Pelibatan Publik

RadarKotaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dengan mengabaikan pelibatan publik. Sebab kata dia, Nama-nama yang telah ditetapkan tak pernah disosialisasikan dengan baik.

“Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh presiden,” ujar Ray di Jakarta, Sabtu (21/12).

READ ALSO

KPU Keluarkan No Surat Jadwal MK, Tidak Ada Kata Terlambat

KPU Persiapkan Diri Dalam Menghadapi Sengketa Pilkada

Sekalipun kata Ray, aturan pengangkatan Dewas KPK merupakan hak presiden, tapi sejatinya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapat masyarakat.

“Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen,” tukasnya.

Dirinya mengakui, nama-nama yang dipilih memang pribadi yang baik. Masalahnya, mereka sekarang menempati sebuah jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih. Jabatan mereka adalah pengawas sekaligus penentu satu kegiatan dapat dieksekusi atau tidak.

Jika dilihat dari struktur organisasi dan model rekrutmennya, Ray menyebut, Dewas KPK hanya punya garis struktural dengan presiden. Mereka harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng tapi yang izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka.

“Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif?” tanya Ray.

Ia kembali menjelaskan bahwa dalam bahasa lain, struktur membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik ini tidak dapat berkreasi dengan optimal.

“Orang baik yang masuk ke dalam struktur organisasi yang membingungkan. Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPK nya ada juga di tangan mereka,” pungkasnya.

Bagi dia, situasi ini belum ditambah dengan asumsi bahwa mereka sekarang berada di bawah presiden. Karena, secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen.

“Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh all the president men,” jelas Ray.

Oleh karena itu, Ray menjelaskan. jika presidennya tidak memiliki minat yang kuat untuk isu-isu anti korupsi, kemungkinan setengah kemampuan lembaga ini akan hilang. Atau lebih mengkhawatirkannya adalah mereka bekerja dalam bayangan minat presiden.(fri)

Tags: Ray Rangkuti
Next Post
Dari 219 Calon Kepala Daerah, Hanya 173 yang Mengikuti “Fit And Proper Test”

Dari 219 Calon Kepala Daerah, Hanya 173 yang Mengikuti “Fit And Proper Test”

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Buy JNews
  • Landing Page
  • Documentation
  • Support Forum

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Homepages
    • Home Page 1
    • Home Page 2
  • News

© 2021 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In