oleh

Pengangkatan Anggota Komisi Informasi (KI) Gorontalo Bermasalah

Radarkotanews.com – Koalisi Masyarakat Sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Yang merupakan gabungan dari berbagai NGO di Indonesia mendesak Komisi Informasi Pusat untuk melakukan pengawasan dan terlibat aktif dalam proses seleksi anggota KI Gorontalo sesuai Pedoman Seleksi yang telah KI Pusat keluarkan.

Juru bicara Koalisi, Desiana Samosir mengatakan hak publik untuk memperoleh informasi publik terancam tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Negara, terutama di Provinsi dan Kab/Kota Gorontalo.

Sejak awal KI Gorontalo sudah bermasalah. Dukungan yang tidak konkrit serta keterbatasan dalam sekretariat dan ketidakadaan aparatur sekretariat, membuat KI tidak dapat bekerja maksimal dalam menangani sengketa yang masuk, meski jumlahnya hanya sedikit,”kata Jubir FOINI, Desiana di Jakarta, Jum’at (16/10/2015).

Desi menilai, Indikasi pembiaran proses perekrutan anggota KI yang tidak sesuai dengan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP), bisa jadi mengarah pada pilkada atau untuk memberi ruang bagi para timses calon incumbent.

Baik KI pusat maupun KI Gorontalo memanfaatkan celah penafsiran UU KIP demi menjaga calon incumbent, tambah dia, Untuk itu Koalisi berharap pada Rakornas KI Pusat yang kini tengah digelar di Lombok, NTB dapat menyikapi masalah KI Gorontalo secara bijaksana.
Sebab proses pemilihan anggota KI Gorontalo yang dilakukan tanpa proses fit and proper test, bahkan melakukan pengangkatan para anggota periode terdahulu kembali menjabat, sesungguhnya telah melanggar UU KIP.

Selain menuntut pencabutan SK Gubernur Gorontalo dan DPRD Gorontalo untuk mencabut SK No. 323/11/VII/2015 dan melakukan proses seleksi anggota KI Gorontalo sesuai undang-undang dan Pedoman Seleksi KI, Koalisi juga mendesak KI Pusat dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap Gubernur Gorontalo. Sebab fenomena pengabaian proses tersebut juga terjadi di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

“Hari ini juga kami akan berkirim surat ke Gubernur Gorontalo cq Kemendagri, serta audiensi dengan berbagai pihak terkait tuntutan pencabut SK itu. Selajutnya jika tidak di gubris maka kami akan melanjutkannya ke pengadilan”, tutup Desiana Samosir. (SA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed