Penetapan Titik Nol di IKN Baru, Jalan Asing Berkuasa

Aktivis BMIC Samarinda, Rina Rusaeny

Oleh: Rina Rusaeny

Pemerintah semakin serius untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN). Keseriusan ini terlihat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lokasi Istana Negara.

Daerah yang dipilih oleh Bappenas adalah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Persiapan pemindahan IKN telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN yang baru serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi IKN dan sekitarnya. (economy.okezone.com/2021/04/13)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Suharso mengatakan target pembangunan ibu kota baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan sarana dan prasarana pendukungnya. Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang - Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (finance.detik.com)

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tentu membutuhkan biaya yang besar. Bahkan biaya pembangunan tahap awal ini pun sudah masuk dalam APBN 2021. Sedangkan untuk keseluruhan biaya pembangunan IKN baru akan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun. Berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk pembangunan proyek ini, porsi pembiayaan dari APBN hanya akan sekitar 19% dan sisanya sekitar 81% akan dilakukan bersama investor swasta. (www.cnbcindonesia.com)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan ada lima negara yang tertarik menjadi investor di ibu kota baru Indonesia. Kelima negara tersebut, adalah Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Suharso mengatakan, investor Negeri Sakura yang tertarik yakni Softbank, investor dari UEA adalah putra mahkota Mohamed Bin Zayed.

Bahaya Jeratan Investasi Asing

Karpet merah yang diberikan pemerintah atas kerjasama pembangunan dengan skema investasi yang ditawarkan negara-negara berideologi kapitalis tentu selalu ada hasrat kepentingan. Sebab, dalam konsep politik ekonomi kapitalis, no free lunch (tidak makan siang yang gratis).

Dan perlu dipahami bahwa salah satu bahaya dari investasi asing adalah jalan penjajahan ekonomi. Abdurrahman al-Maliki mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.

Hal ini justru semakin menunjukkan ketidakmandirian negara dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk pemindahan ibukota. Terbuka lebarnya kran investasi asing akan semakin menancapkan posisi negara ini dalam bergantung pada asing. Ketergantungan ini meniscayakan mudahnya asing menguasai dan mengendalikan negara ini di berbagai kebijakan. Padahal keterlibatan pihak asing sebelum adanya ibu kota baru saja, perannya sudah terasa dominan.

Pemindahan dan Pembangunan IKN menurut Islam

Islam adalah agama yang sempurna sekaligus sebuah ideologi yang mampu mengatasi semua permasalahan, termaksud bagaimana Islam mengatur tentang investasi. Islam mengatur sistem penanaman investasi asing yakni dengan tidak diperbolehkannya investor asing melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital layaknya pembangunan IKN, sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat, hal ini jelas haram, karena bisa menjadi wasilah (sarana) bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim.

Sebagaimana firman Allah SWT,

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 141).

Ayat ini seharusnya menjadikan kita sadar bahwa haram bagi umat Islam memberikan jalan bagi asing maupun aseng untuk menguasai, apalagi negeri muslim bergantung pada mereka. Umat Islam harus mandiri, hanya saja kemandirian ini akan terwujud ketika memang negara kita berlandaskan pada ideologi islam yang menyeluruh dan sempurna.

Merujuk pada sejarah peradaban Islam, sejatinya Islam tidak melarang kerja sama dengan asing. Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelah beliau sebagai pemimpin negara acapkali melakukan hubungan dan kerja sama dengan bangsa lain. Bentuk kerja samanya tentu saja beragam, disesuaikan dengan kondisi perlakuan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

Namun, yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa hubungan yang dibangun oleh para pemimpin muslim ini mencerminkan kewibawaan, keberanian, dan kemerdekaan sebagai negara ideologis Islam yang berdaulat, jauh dari sikap pengecut, tidak mau tunduk pada tekanan asing, apalagi menjadi budak mereka.

Peradaban Islam pun telah menorehkan sebuah pemindahan ibukota dengan penuh kemandirian tanpa bantuan negara lain. Ketika Ibu Kota berada di Baghdad, kota tersebut dibangun secara besar-besaran dan dijadikan pusat pemerintahan oleh Khalifah Abbasiyyah ke-8 Al Mu’tashim. Kemudian, pindahnya Ibu Kota Khilafah dari Baghdad ke Turki yang ternyata dilakukan tanpa hutang. Pemindahan ibukota ini semata-mata berorientasi pada pengaturan urusan umat.

Dengan pengelolaan ekonomi syariah, pemasukan negara diperoleh melalui tata cara sesuai syariat, mengelola secara mandiri SDA yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syara’ akan mampu menutup kebutuhan negara yang besar, tanpa harus bergantung dengan investasi asing.

Oleh karena itu, sudah saatnya negeri ini menolak investasi asing. Negeri ini wajib berusaha bangkit, mengelola negerinya sendiri, dan mengelola SDA yang melimpah-ruah dengan tenaga ahli yang dimilikinya. Sehingga menjadi negeri yang mandiri dan berdaulat.

Tentu hal tersebut, hanya bisa dirasakan jika penguasa dan kaum muslimin menyingkirkan ideologi kapitalisme dan mengambil Islam secara keseluruhan dan diterapkan dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Wallahu’alam.

*)Penulis adalah Aktivis BMIC Samarinda

Baca Juga