oleh

Penetapan Status Tersangka Terhadap HS, Ada Kejanggalan

 

RadarKotaNews – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan perdana kasus penangkapan dan penahanan Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu untuk menguji kesalahan administrasi dalam penangkapan dan penahanan Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto oleh Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Hiendra Soenjoto merasa ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Reskrimum Polda Metro Jaya.

Reskrimum Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu telah menetapkan Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT) itu sebagai tersangka dalam kasus perkara dugaan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu. Hal ini dapat diketahui dari Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/391/VII/2017/Dit Reskrimum dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit II Jatanras (Satreskrimum) Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : 3081/VI/2017/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 27 Juni 2017, yang dalam hal ini dapat diketahui dari Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan dengan Nomor : SP. Kap/723/VII/2017/Dit. Reskrimum.

Syafuan salah satu penasehat hukum Hiendra Soejoto selaku pihak pemohon sidang menyampaikan alasan mengajukan gugatan praperadilan yang saat ini sedang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Dasar hukum permohonan praperadilan terlahir dari adanya hak peradilan yang memberikan jaminan fundamental atas HAM melalui surat perintah pengadilan supaya pelaksanaan hukum formil sesuai jaminan hukum dan HAM,” kata Syafuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/08).

Syafuan menjelaskan praperadilan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat koreksi atas penggunaan wewenang penyidik atau penegak hukum dalam hal ini tertuju kepada Reskrimum Polda Metro Jaya.

“Secara jelas dan tegas untuk sarana kontrol penggunaan wewenang oleh penegak hukum, penyidik atau penyelidikan sebagai koreksi jika dilakukan secara sewenang-wenang untuk menjamin HAM karena penyidik Polda Metro Jaya telah menyalah gunakan kewenangannya (abuse Of Power)” katanya.

Perlu masyarakat ketahui, lanjutnya, bahwa kasus ini sudah pernah dikeluarkan SP-3 oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, namun anehnya kasus ini muncul kembali padahal berdasarkan fakta yuridis tidak ada akta yang dipalsukan dan ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru (NOVUM) sebagaimana yang disangkakan pada laporan Polisi tersebut dan baik Mabes maupun Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan surat penghentikan penyelidikannya dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3007/VIII/2014/Dit reskrimum, tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Pelapor Azhar Umar dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.tap/562/VII/2015/Dit reskrimum, tanggal 9 Juli 2015,” tegas Syafuan.

“Seharusnya jika Polda Metro Jaya mau menetapkan tersangka dengan kasus yang sama maka cabut dulu surat SP-3 yang pernah dikeluarkan, bukan menyalahi KUHP, lanjutnya, Tentu ini aneh, bahwa laporan yang dilaporkan pelapor sama dengan laporan pelapor yang telah dihentikan penyelidikannya di Bareskrim juga, berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/796/VI/2015/Bareskrim, tanggal 26 Juni 2015 dan SP2HP Nomor : B/88/IX/2015/Dit. Tipideksus, tanggal 10 September 2015, namun kini muncul kembali,” katanya dengan nada tinggi.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Ratmoho itu, Syafuan berharap agar dapat berjalan aman dan adil sebagai upaya menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka Hiendra Soejoto dan berharap melalui praperadilan nama baik kliennya bisa dipulihkan.

“Kita harap sidang Praperadilan ini berjalan aman dan adil sehingga kesalahan administrasi dalam penangkapan dan penahanan kliennya bisa dibatalkan dan nama baik kliennya bisa dipulihkan dan kasus ini sebenarnya sama seperti kasus Pak Budi Gunawan (BG) dulu yang sudah di nyatakan tidak ada kasus atau bersih namum terus dipaksakan oleh penyidik,” tutupnya.(rs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed