Penegakkan Hukum di Masa Khilafah Islam

Foto: Pemerhati masalah pendidikan, Irma Setyawati, S.Pd (Ist)

Oleh: Irma Setyawati, S.Pd

Media sosial twitter beberapa waktu lalu diramaikan dengan #PercumaLaporPolisi sebagai buntut penghentian penyelidikan kasus bapak perkosa tiga anaknya. Alasan kepolisian menghentikan kasus pemerkosaan bapak terhadap tiga anak di Kecamatan Malili. Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 9 oktober 2019 dinilai tak memiliki cukup bukti.

“Ajakan untuk tidak melapor ke polisi, betapapun dilatari kekecewaan mendalam dan tidak manusiawi tidak sepatutnya di teruskan,” kata psikolog forensik Reza Indragiri Amriel dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Oktober 2021. Reza menegaskan pelaporan ke polisi sangat diperlukan.

Tentu bukan hanya sekali ini saja masyarakat menunjukkan rasa kecewanya terhadap aparat penegak hukum. Menurut survey Charta Politika dari bulan Mei hingga Juli 2020 menunjukkan kepercayaan public terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa lembaga penegak hukum yang dimaksud, yakni Polri, KPK, Kejaksaan, MA dan MK mengalami penurunan.

Begitulah gambaran kehidupan bangsa dan negara yang dibangun atas landasan sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan aturan manusia sebagai sumber hukum. Manusia dengan sifatnya yang lemah, terbatas, punya hawa nafsu ketika menegakkan hukum tentu akan di pengaruhi oleh kelemahannya tersebut. Bahkan rentan kepentingan dan mudah dimanipulasi.

Tentu ini sangat berbeda dengan sistem Islam yakni Khilafah yang melahirkan regulasi dan penegakan hukum yg berbasis ketakwaan pada Allah SWT dan obyektifitas - lepas dari kepentingan.

Sistem Khilafah adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari syariah Islam. Karena bersumber dari syariah Islam maka terpancar banyak kemaslahatan dan keadilan ketika Khilafah ditegakkan. Kemaslahatan Khilafah terpancar dengan baik, salah satunya dalam praktik bidang hukum dan peradilan.

Siapa yang tak kenal Umar bin Khattob. Sosok Khalifah yang tegas dan berwibawa. Karakter yang melekat pada Umar lebih karena Umar senantiasa bersandar pada syariah Islam. Umar totalitas menerapkan syariah Islam, baik dalam konteks pribadi maupun dalam pelaksanaan roda pemerintahan ketika menjabat sebagai khalifah.

Dalam buku The Great Leader of Umar bin al-Khaththab, Ibnul Jauzi meriwayatkan bahwa Amr Bin al-Ash pernah menerapkan sanksi hukum (had) minum khamr terhadap Abdurrahman bin Umar (Putra Khalifah Umar). Saat itu Amr bin Al-Ash menjabat sebagai gubernur Mesir. Biasanya, pelaksanaan sanksi hukum semacam ini diselenggarakan di sebuah lapangan umum di pusat kota. Tujuannya agar penerapan sanksi semacam ini memberikan efek jera bagi masyarakat.

Namun. Amr bin al-Ash menerapkan hukuman terhadap putra Khalifah, yakni Abdurrahman bin Umar, justru bukan seperti tuntunan syariah yang ada, tetapi dilaksanakan di dalam sebuah rumah. Ketika informasi ini sampai kepada Umar, ia langsung melayangkan sepucuk surat kepada Amr bin al-Ash.

Surat tersebut berbunyi:

Dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, ditujukan kepada si pendurhaka, putra al-Ash. Aku heran terhadap tindakan Anda, wahai putra al-Ash. Aku juga heran terhadap kelancangan Anda terhadapku dan pengingkaran Anda terhadap perjanjianku. Aku telah mengangkat sebagai penggantimu dari orang-orang yang pernah ikut dalam Perang Badar. Mereka lebih baik dari Anda. Apakah Aku memilihmu untuk membangkangku? Aku perhatikan Anda telah menodai kepercayaanku. Aku berpendapat lebih baik mencopot jabatanmu.

Anda telah mencambuk Abdurrahman bin Umar didalam rumahmu, sedangkan Anda sudah mengerti bahwa tindakan semacam ini menyalahi aturanku. Abdurrahman itu tidak lain adalah bagian dari rakyatmu. Anda harus memperlakukan dia sebagaimana Anda memperlakukan Muslim lainnya. Akan tetapi, Anda katakana, “Dia adalah putra Amirul Mukminin.”

Anda sendiri sudah tahu bahwa tidak ada perbedaan manusia di mataku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak yang harus bagi Allah.

Bila Anda telah menerima suratku ini maka suruh dia (Abdurrahman) mengenakan mantel yang lebar hingga dia tahu bahwa keburukan perbuatan yang telah dia lakukan. Setelah itu Abdurrahman digiring ke sebuah lapangan di pusat kota. Amr bin al-Ash lalu mencambuk Abdurrahman di depan publik. Riwayat ini juga dirawikan bin Saad dari bin az-Zubair, juga dirawikan Abd ar-Razzaq dengan sanad yang statusnya shahih dari Ibnu Umar.

Begitulah sikap Khalifah Umar. Dengan berpegang pada syariah Islam, beliau mengimplementasikan bahwa setiap masyarakat mempunyai persamaan di hadapan hukum Islam. Tidak peduli dia putra Khalifah ataukah bukan. Ketika putranya sendiri melakukan kesalahan maka hukum Islam ditegakkan dan dilaksanakan. Tidak ada nepotisme dan intervensi hukum untuk menghapuskan permasalahan hukumnya apalagi meringankannya.

Si tersangka (putra Amirul Mukminin) tetap mendapatkan hukuman sebagaimana kadar hukuman yang ada. Tidak berkurang sedikitpun. Lebih dahsyatnya lagi, Umar juga menghukum pejabat yang main mata dalam hukum. Amr bin al-Ash mendapat teguran keras dan hukuman yang setimpal atas kecerobohan dan kelalaian tindakannya tersebut. Syariah Islam tidak memberikan peluang sedikitpun nepotisme dan intervensi hukum atas nama keluarga pejabat atau pejabat pendukung rezim.

Sungguh fakta diatas membuktikan bahwa penegakkan hukum hanya bisa terwujud seadil-adilnya ketika Syariat Islam sebagai sumber hukumnya dan Khilafah Islam sebagai institusi pelaksananya.

*) Penulis adalah pemerhati masalah sosial

Baca Juga