RadarKotaNews, Jakarta – Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Sebab, akar permasalah di Papua itu diantaranya diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
Hal itu di nilai Anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, Senin (11/1/2021)
Lanjut Sukamta menanggapi wafatnya sorang anggota TNI Prada Agus Kurnia setelah diserang Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Menurut Sukamta, Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru diantara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu di Papua,” ujarnya
Sukamta menilai, klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan Otsus tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Bahkan, salah satu rencana pemerintah ialah pemekaran wilayah Papua hingga menjadi beberapa provinsi.
Karena itu, PKS mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana pemekaran ini. Dia berharap, jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua.
“Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” tukasnya. [Ipk]