oleh

Pemprov NTT Diminta Segel Hotel Ayana Sampai Miliki Amdal

RadarKotaNews – Proses pembangunan Hotel Ayana Labuan Bajo yang diduga memiliki masalah dalam hal perizinan. Bahkan, banyak yang tidak beres dan terkesan dipaksakan sangat berbahaya jika diteruskan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada wartawan, Ribu malam (29/8/18).

Disampaikan Arief, sangat berbahaya jika pembangunan hotel yang luasnya mencapai satu hektare jika tidak mengantongi Amdal, dan hanya menggunakan UKL-UPL.

“Waduh kalau nggak pakai Amdal bangunan Hotel yang luasnya lebih dari satu hektare, bahaya,” kata Arief.

Dirinya mengingatkan agar Dinas Pengawasan Bangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Hotel Ayana Labuan Bajo.

Misalnya, kata Arief, dengan meyegel Hotel Ayana tersebut dan dilarang dioperasikan sebelum memiliki Amdal.

“Kalau Kajian Amdal tidak ada, maka akan sangat riskan nantinya dampak negative terhadap Hotel Ayana Labuan Bajo terhadap konsumen dan masyarakat, serta lingkungan, di mana Hotel tersebut didirikan,” kata dia.

Dirinya mengingatkan agar para investor untuk patuh dan mentaati aturan-aturan yang ada di Tanah Air. “Aturan harus diikuti oleh para investor dong! Jangan dilanggar dalam berinvestasi di Labuan Bajo,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, proses pembangunan Hotel Ayana Labuan Bajo diduga memiliki masalah dalam hal perizinan. Bahkan, banyak yang tidak beres dan terkesan dipaksakan karena itu akan digunakan sebagai salah satu hotel, untuk menampung tamu-tamu pertemuan IMF yang ingin berlibur ke Labuan Bajo dan Pulau Komodo.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan, Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP), Haris Rusli dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (29/8/18).

“Sangat jelas pembangunan Hotel Ayana Labuan Bajo diduga sampai hari ini belum mengantongi izin Amdal sebagai persyaratan pembangunan kontruksi di Labuan Bajo. Dan hanya mengantongi UKL-UPL,” kata Rusli.

Pembangunan hotel bintang lima Ayana di Labuan Bajo, Manggarai Barat diduga kuat tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Kontraktor hanya memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL-UKL) hidup.

Selain itu, hotel bertaraf internasional yang dalam tahap pembangunan itu membangun dermaga tanpa izin dari Pemprov NTT dan hanya mengantongi rekomendasi dari Dinas terkait di Mabar. (AWR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed