oleh

Pemprov Jawa Barat Harusnya Bertanggung Jawab Atas Banjir Jakarta

RadarKotaNews, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nahas. Banjir Jakarta beberapa hari lalu dijadikan alat sekelompok orang dan organisasi untuk memukulnya.

Hal tersebut di sampaikan aktivis lingkungan yang juga pakar bencana, Yayasan HIPPERPALA Indonesia Ferly Syahadat, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, warga Jakarta justru adalah korban banjir yang disebabkan oleh air kiriman dari Bogor, Jawa Barat, dan itu ditandai dengan adanya seremoni pelepasan air dari Bendung Katulampa.

“Permasalahan banjir di Jakarta, harusnya warga Jakarta yang menggugat Pemprov Jawa Barat dan juga Walikota Bogor. Mereka yang membuat air dari daerahnya menggenangi Jakarta dan sekitarnya.” jelas Ferly

Pasalnya penyebab banjir tersebut, dari tahun ke tahun terjadi akibat pembiaran dari Pemprov Jawa Barat untuk pelepasan air di Bendung Katulampa dimana sebenarnya mereka tahu.jika air itu akan mengalir ke ibukota sehingga membuat kerugian bagi warga Jakarta.

Karena itu Ferly mempertanyakan soal adanya sekelompok orang dan organisasi yang menggugat Anies terkait banjir yang lalu.

“Kita lihat kejadian hari ini yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menggugat Anies seolah-olah tidak bertanggungjawab, walau kita semua tahu mereka adalah massa bayaran yang bernuansa politis.” ungkap Ferly.

Ferly menegaskan jika gugatan kepada Anies karena masalah banjir tak lain untuk menjatuhkan sosok Gubernur DKI Jakarta tersebut. Ferly bahkan menyebut jika tuntutan mereka salah alamat dan tidak populis.

“Ini kental sekali muatan politisnya.” imbuh Ferly.

Terkait pernyataan Ferly yang menyebut Pemprov Jawa Barat harus bertanggungjawab terhadap banjir Jakarta, itu sebenarnya sudah sangat lama diabaikan. Terbukti di masa Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Ahok, Ferly menegaskan jika Pemprov Jawa Barat gagal melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI dalam soal proyek resapan air di kawasan Puncak.

“Sampai Pemprov DKI era Ahok yang membebaskan lahan-lahan resapan air di Puncak gagal. Karena tidak ada kerjasama Pemprov Jawa Barat untuk merealisasikanya.” pungkas Ferly.

Ferly bertambah heran dengan sikap Pemprov Jawa Barat terkait masalah banjir di Jakarta ini. Menurutnya Pemprov Jawa Barat justru malah memberikan izin pembangunan sejumlah vila di kawasan yang.notabene adalah kawasan resapan air.(AR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed