oleh

Pemilih yang Terpapar atau Kondisi Isolasi Harus Mengikuti Peraturan KPU

RadarKotaNews, Jakarta – Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Non alam.

Menurut, Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay bahwa kondisi alternatif yang sangat mungkin terjadi dengan belum di back up pengaturan jalan keluarnya seperti dalam proses coklit atau verifikasi dukungan sampai pemungutan suara.

“Di korea disediakan satu tempat pencoblosan dengan dilengkapi APD lengkap untuk pemilih dengan suhu tinggi atau kurang sehat,” kata Hadar dalam acara Virtual Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan KPU di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2020)

Di jelaskan Hadar, bagi pemilih yang terpapar atau dalam kondisi isolasi hal-hal seperti ini harus diatur dalam peraturan KPU.

Sebab kata dia, Sosialisasi dan bimtek sangat penting dengan situasi saat ini perlu dicari tahu bagaimana mekanisme bimtek yang dapat dipahami oleh penyelenggara.

“Terkait dengan alat coblos apakah penggunaan glove atau sarung tangan direncanakan untuk para pemilih.” jelas Hadar.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum BNPB, Arman mengatakan bahwa berdasarkan SE 6/2020 oleh ketua gugus tugas status keadaan darurat akan berakhir sepanjang keppres 12 belum dicabut maka status bencana covid-19 terus berlangsung. (Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed