Pemerintah Terlalu Banyak Rencana Sehingga RUPTL Sampai Hari Ini Belum Diterbitkan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto

RadarKotaNews, Jakarta - Rencana penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) oleh Pemerintah jangan sekedar wacana. Niat tersebut harus tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang sampai hari ini belum diterbitkan. Padahal, lebih dari 5 bulan molor dari jadwal yang ditentukan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, RUPTL itu kan rencana usahanya PLN, namun prakteknya tersandera Pemerintah, yang terus molor hingga hari ini."Pemerintah intervensi RUPTL terlalu dalam sehingga melupakan jadwal," kata Mulyanto, Senin (31/5/21).

Menurutnya, PLN sendiri dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, engakui menemui kendala dalam upaya mengejar target bauran EBT 23 persen. Apalagi kata dia, mayoritas kontrak dengan Independent Power Producer (IPP) dan pihak ketiga lainnya menggunakan asumsi pertumbuhan listrik yang tinggi, yang realitanya anjlok lebih dari separuhnya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan Pemerintah secara bertahap akan beralih dari PLTU ke pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Namun secara terpisah Dirjen Ketenagalistrikan dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Jumat (28/5/21), mengatakan hal yang sama.

Mulyanto menegaskan PKS pada prinsipnya setuju dilakukan penghapusan secara bertahap listrik dari sumber batu bara ini. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menargetkan energi dari sumber EBT sebesar 23 persen dari bauran energi pada tahun 2025, yang hanya tinggal 4 tahun lagi.

"Kita setuju itu, namun bukan tanpa catatan," tegasnya.

Catatan pertama, tutur Mulyanto, penghapusan listrik dari sumber batubara dan introduksi EBT yang semakin tinggi itu haruslah tidak mengorbankan pelanggan, masyarakat pada umumnya. Artinya, semua itu jangan sampai menjadi alasan bagi kenaikan tarif listrik (TDL).

"Jadi soal penghapusan PLTU ini jangan dijadikan akal-akalan untuk menaikan tarif listrik di tengah pandemi yang belum usai. Kasihan masyarakat kalau harus dibebani oleh kenaikan tarif listrik ini," tegasnya.

Kedua, penghapusan PLTU secara bertahap itu jangan juga sampai mengerdilkan PLN. Menurutnya, kasihan PLN yang sudah terbelit utang, tapi juga sampai dipaksa untuk membeli listrik EBT yang mahal.

"Ujung-ujungnya untuk menutupi harga listrik yang tidak kompetitif tersebut, Pemerintah menggelontorkan subsidi untuk dinikmati pengusaha listrik EBT," ungkapnya.

Bagi Mulyanto, listrik EBT sudah seharusnya didorong mekanisme yang lebih kompetitif dan sehat. PLN akan bangkrut, bila setiap listrik swasta yang mahal wajib dibeli oleh PLN.

"Sumber EBT yang lain harus belajar dari sumber energi surya (PLTS), yang bersama perkembangan teknologi dan ekosistem bisnis yang baik, harganya terus turun," kata Mulyanto.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2013 harga listrik dari sumber tenaga surya sebesar 20 sen dolar (per kWh). Lima tahun terakhir harganya menurun sampai separonya menjadi 10 sen.

Dan, data terbaru menyebutkan PLTS Apung di Cirata harganya 5,8 sen dolar (per kWh). Bahkan, diinformasikan ada calon investor yang berminat untuk investasi pembangunan PLTS di Tanah Air dengan harga listrik hanya sebesar 4 sen dolar per kWh. Di beberapa negara Asean harga listrik dari PLTS ini bahkan bisa mencapai 1.7 sen/kWh.

Harga EBT yang di bawah BPP (biaya pokok pembelian) energi fosil itu yang kita dorong, sehingga harga listrik ini menguntungkan rakyat dan tidak membebani APBN Negara. [Ipk]

Penulis:

Baca Juga