RadarKotaNews, Jakarta – Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Terkait informasi rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe yang membawa kericuhan dipublik.
Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi mengatakan, hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat. Di tengah wabah covid-19 pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun di sisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia
“Situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia,” kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/20).
Tentunya, kata dia, hal ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri.
“Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia?” kata Aboe seraya mempertanyakan.
Dia mengingatkan, jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
“Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut,” pungkasnya. (fy)
