oleh

Pemerintah Jangan Lagi Bikin Rakyat Terbebani

RadarKotaNews, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram dipastikan akan menambah beban masyarakat. Alasannya, kebijakan kenaikan ini hampir berbarengan dengan kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2020 yang lalu.

“Kalau datanya salah, pelaksanaan pemberian subsidi dipastikan akan menemui kendala. Akan ada kecemburuan dan perasaan diperlakukan tidak adil,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (17/1/20).

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini meminta agar pemerintah mengurungkan niat menaikkan gas elpiji 3 kg dalam waktu dekat.

Menurut Saleh, roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini. Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji.

“Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan,” ingatnya.

Dikatakan Saleh, subsidi elpiji 3 Kg sebenarnya banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, subsidinya dicabut, lalu akan dibuat lebih tepat sasaran.

Sepintas, lanjjut Saleh, alasan ini seolah benar. Tetapi dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan.

“Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” bebernya.

Saleh menguraikan, bila dilihat data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI.

“Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI,” bebernya.

Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan, pemerintah harusnya memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak.

“Itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan,” tandasnya.(fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed