oleh

Pemerintah Akan Mengambil Alih Hak Legislasi DPR Lewat RUU Cipta Kerja

RadarKotaNews, Jakarta –  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bakal memiliki kewenangan untuk mengubah Undang – Undang hanya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Ketentuan lain – lain RUU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 170 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang  tidak diubah dalam Undang-Undang ini

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR, Muhammad Syafi’i menceritakan bahwa sejak dulu dirinya sangat khawatir dengan isi dari RUU Omnibus Law tersebut.

“Ini yang saya khawatirkan (sejak lama),” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/20).

Biasanya, kata Romo Syafi’i, dalam satu Undang – undang hanya ada satu PP. Namun, lantaran RUU Cipta Kerja mencakup banyak aturan, maka tentu akan menjadi rancu.

Selain itu, kata anak Buah Prabowo ini, Fungsi Dewan juga diambil alih oleh Eksekutif. Untuk itu, dia meminta Badan Legislasi untuk benar- benar mendalami pasal demi pasal aturan tersebut.

“Kalau pada subtansi-subtansi yang mungkin berbeda. Hanya berada dalam satu peraturan pemerintah. Ini kan pada dasarnya ingin mengambil alih fungsi legislatif. Dan itu perlu ada pendalaman yang serius. Nanti di badan legislasi,” katanya.

Menurutnya, apabila, aturan tersebut bisa diloloskan, maka bakal merusak Sistem hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan yang sudah berlaku serta mereduksi fungsi legislatif.

“Ya (ini bisa merusak sistem hukum), makanya ini perlu kajian yang mendalam di badan legislasi. Jadi kita harus hati-hati. Bahwa kalau memang Omnibus Law dibutuhkan kenapa tidak. Tetapi kalau kemudian akhirnya mereduksi hak-hak DPR di bidang legislasi. Ini kan justru kontra produktif,” katanya.

“Kita mau sistem ketatanegaraan berjalan dengan baik, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan  no 12 tahun 2011 (tentang pembentukan peraturan perundang-undangan), berjalan dengan baik. Tapi jangan ada seakan-akan hak legislasi DPR tapi di reduksi dengan Omnibus Law,” katanya.(war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed