Pemburuan Wajib Pajak, Rakyat Terus Dipalak

Photo; Ita Wahyuni, S.Pd.I. (Pemerhati Masalah Sosial)

Oleh: Ita Wahyuni, S.Pd.I.

Nampaknya, pemburuan wajib pajak terus diperluas oleh pemerintah.

Meskipun sebelumnya muncul hastag #StopBayarPajak yang sempat viral dimedia sosial, namun tagar ini sepertinya tidak berarti apa-apa. Pasalnya, berbagai aturan pajak terus dibuat untuk menjerat rakyat. Propaganda "wajib taat pajak" pun semakin menguat.

Di antaranya, kini pemerintah resmi meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh. Lalu apakah ini artinya mereka yang memiliki NIK otomatis menjadi wajib pajak dan membayar pajak? Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan, setiap orang pribadi yang memiliki NIK tidak otomatis menjadi wajib pajak dan tidak diharuskan membayar pajak (Bisnis.com, 24/07/2022).

Dia pun menuturkan dalam Undang-Undang Perpajakan telah mengatur dengan jelas bahwa wajib pajak orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Penghasilan di bawah angka tersebut, tentu tidak wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Meskipun diklaim tidak semua pemilik NIK berstatus wajib pajak. Namun hal itu berlaku pada aturan pajak penghasilan. Lalu bagaimana pajak jenis lainnya? Pasalnya, setiap pemilik NIK atau warga negara di negeri ini tidak bisa bebas dari pajak. Kalaupun ada kelompok masyarakat yang terbebas dari pajak penghasilan, belum tentu mereka terhindar dari pajak-pajak lainnya. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak kendaraan (motor/mobil), dan sebagainya.

Tak bisa dipungkiri, negara saat ini sedang mengalami defisit anggaran. Karenanya, pemerintah terus berusaha mencari sumber pendanaan baru guna menyelesaikan problem keuangan. Namun sayangnya, solusinya selalu mengarah pada penambahan pendapatan di sektor pajak. Pajak dijadikan sebagai tulang punggung negara dan dianggap berperan penting bagi kemajuan negara dan terselenggaranya kesejahteraan masyarakat. Hal ini wajar karena dalam sistem ekonomi kapitalisme pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Sehingga tak heran berbagai jenis pajak terus diciptakan. Objek pajak dan besarannya pun terus dimodifikasi. Prestasi negara pun diukur dengan seberapa besar pajak bisa masuk dalam kas negara. Sekalipun rakyat merasakan manfaatnya tapi tak seberapa. Bahkan, faktanya beragam pajak membuat rakyat terus dipalak. Beban hidup mereka semakin tertumpuk, sudahlah harus membayar pajak, mereka pun masih susah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Beginilah cara kerja sistem kapitalisme. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika mendapatkan materi sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan hal yang lain. Bagi pemerintahan yang menganut sistem ini akan berpikir tidak ada cara mendapatkan uang selain dengan menarik pajak sebanyak-banyaknya. Meskipun negara tersebut terkenal kaya raya dengan sumber dayanya yang melimpah ruah, tetapi gagal menyejahterakan rakyatnya karena seluruh sumber daya itu justru dikuasai oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan para penguasa. Sementara, penopangan kebutuhan untuk menyejahterakan rakyat hanya bertumpu pada pajak dan utang. Ujung-ujungnya tetap saja membebani pundak rakyat.

Untuk itu, masyarakat harus menyadari mustahil bagi rezim kapitalis memberikan kesejahteraan dan kebaikan, justru sebaliknya membawa penderitaan bagi mereka. Hal ini jauh berbeda dengan Islam yang menjadikan kesejahteraan merupakan hak setiap individu rakyat. Islam pun mengatur soal kepemilikan berlandaskan paradigma halal dan haram serta memastikan tiap individu memiliki sumber-sumber kekayaan sesuai syariat.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan negara bukanlah ditopang oleh pajak. Namun, diperoleh dari beberapa pos, di antaranya hasil pengelolaan SDA, jizyah, kharaj, fa’i, ghanimah, harta tak bertuan, dan lainnya. Dengan demikian, kas negara akan cukup membiayai kebutuhan rakyat. Hanya saja, adakalanya kas negara kosong karena suatu hal. Islam membolehkan menarik dharabah (seperti pajak) pada rakyat. Akan tetapi penarikan tersebut tidak dilakukan kepada semua rakyat, hanya muslim dan memiliki kelebihan harta yang akan membayar dharabah. Adapun ketika kas negara sudah cukup, dharabah akan dihentikan.

Semakin jelaslah perbedaan konsep pajak dalam sistem kapitalisme dan Islam. Paktek pajak yang ada saat ini memperjelas siapa yang menjadi korban kezaliman penguasa. Maka sudah saatnya kita berjuang dengan sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam Kaffah. Hanya dengan cara itulah umat Islam akan terhindar dari berbagai bentuk kezaliman. Wallahua'lam bishshawab

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Baca Juga