Pembatalan Haji Menuai Kontroversi

Ratna Munjiah, Pemerhati Masyarakat

Oleh: Ratna Munjiah

Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Hal ini dilakukan guna menjaga dan melindungi WNI, baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin. Dengan adanya kebijakan ini, maka jemaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah larangan pertama diberikan pada 2020 lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers belum lama ini. Yaqut mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal Pembatalan Keberangkatan Haji tersebut.

"Kami, pemerintah melalui Kemenag menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," kata Yaqut dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (3/6/2021).

Dengan adanya peraturan tersebut, maka penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi.

Keputusan ini juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 juni 2021 kemarin di mana pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M. (cnbcindonesia.com).

Pemerintah mengatakan pembatalan penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi.

Keputusan final ini tentu menimbulkan banyak reaksi dari kalangan masyarakat terutama calon jama'ah haji. Setelah sekian lama menabung untuk mendaftar agar bisa pergi melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam akhirnya hanya bisa menahan getirnya kekecewaan. Yang menjadi pertanyaan besar ialah dimana tanggung jawab negara dalam memfasilitasi kewajiban pelaksanaan agama setiap individu.

Sejatinya Allah SWT telah menetapkan haji sebagai fardhu ‘ain bagi kaum Muslim yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Allah SWT menyatakan dalam Alquran, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (TQS Ali ‘Imran [03]: 97).

Nabi SAW bersabda, “Wahai manusia, Allah SWT telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.” (HR Muslim dari Abu Hurairah). Mengenai syarat wajibnya haji, menurut Ibn Qudamah, ada lima: (1) Islam; (2) berakal; (3) baligh; (4) merdeka (bukan budak); (5) mampu. Mampu itu sendiri, dijelaskan dalam hadits Nabi, meliputi dua: (1) bekal (az-zad); (2) kendaraan (ar-rahilah) (HR ad-Daruquthni dari Jabir, Aisyah, Anas, Abdullah bin ‘Umar). (Lihat, Ibn Qudamah, al-Mughni, hal. 650).

Bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat dan berkemampuan untuk menunaikannya, maka kewajiban haji tersebut telah jatuh kepadanya, saat itu juga dia wajib berazam untuk menunaikan haji. Jika karena satu dan lain hal dia tidak bisa menunaikannya, kemudian meninggal sebelum sempat menunaikannya, maka dia dinyatakan tidak berdosa, karena telah berazam saat kewajiban tersebut jatuh kepadanya. Namun, jika dia mempunyai ghalabatud dzan (dugaan kuat) bahwa kemampuannya akan hilang, sebelum menunaikan haji, maka dia tidak boleh menangguhkan hajinya. Sebaliknya, wajib menunaikan haji saat itu juga. Jika tidak, maka dia berdosa. (Lihat, al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz III/41; Ibn Qudamah, al-Mughni, hal. 660).

Sehingga pembatalan ini semakin menunjukkan bagaimana kegagalan  pemerintah dan buruknya sistem kapitalisme dalam meriayah umat. Sistem kapitalisme senantiasa berjalan atas dasar manfaat yang sandarannya adalah untung dan rugi, hingga mengabaikan kewajiban negara meriayah rakyat.

Dengan dalih keselamatan bagi rakyat di tengah pandemi pemberangkatan haji dibatalkan. Sementara faktanya banyak warga asing yang keluar masuk ke Indonesia tanpa mendapatkan hambatan, baik dari China maupun India yang faktanya di negara tersebut kasus Covid meningkat. Dan India sendiri mendapatkan kuota Haji dari negara Arab. Fakta tersebut tentu akhirnya mematahkan dalih pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembatalan penyelenggaraan haji dan menimbulkan pertanyaan besar bagi rakyat.

Tidak heran jika akhirnya rakyat meminta pemerintah untuk berterus terang mengatakan dalih sesungguhnya atas pembatalan pemberangkatan haji karena di media banyak terjadi kisruh dan berbagai tanggapan yang membuat masyarakat bingung, tidak satu dua orang yang mengatakan bahwa dana haji dipakai untuk insfratruktur ada pula yang mengatakan bahwa dana haji sudah tidak ada.

Menyikapi kontroversi yang terjadi sudah seharusnya pemerintah segera memberikan klarifikasi secara terbuka, negara juga harusnya mampu memberikan solusi terbaik bukan dengan pembatalan. Hal ini tentu tidak akan ditemui jika negara menerapkan sistem Islam.

Dalam Islam negara memiliki kewajiban penuh untuk meriayah rakyatnya karena negara ditugaskan untuk menjadi ra'in dengan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat.

Negara akan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan setiap hambatan dan menyediakan sarana dan bantuan yang dibutuhkan rakyat sehingga rakyat bisa tetap melaksanakan ibadah haji. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan Ridha Allah akan didapatkan. Wallahua'lam

*)Penulis adalah Pemerhati Masyarakat

Baca Juga