oleh

Pembahasan RUU CK Klaster Ketenagakerjaan Selesai Tim Tripartit Segera Sampaikan ke DPR

RadarKotaNews,Jakarta – Pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dilakukan bersama Tim Tripartit telah selesai dan segera disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Hal tersebut di sampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rilis yang di terima awak media di Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Sambung Menaker Ida, seluruh masukan dari tim Tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR. Hasil rumusan penyempurnaan ini segera disampaikan ke DPR

“Tim Tripartit yang terdiri dari pemerintah, unsur pengusaha seperti APINDO dan Kadin serta berbagai serikat buruh telah melakukan sembilan kali pertemuan dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020 untuk berdialog terkait klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja,” tutur Menaker

Tidak hanya itu, Menaker juga menegaskan pembahasan dilakukan dalam suasana penuh keakraban meski mengaku terjadi dinamika dalam proses pembahasan yang memberikan warna tersebut.

“Perbedaan pendapat adalah soal biasa dalam pembahasan. Ini mencerminkan tidak ada kekangan dari pihak manapun karena semua anggota diberikan kesempatan yang sama untuk berpendapat meskipun berbeda pandangan. Suasana yang kondusif juga mencerminkan kedewasaan berpikir dan sikap yang arif dari semua anggota Tim,” ujarnya.

Hal itu diakui Ida, bahwa tidak semua materi yang dibahas mencapai kesepahaman bersama. Namun kata dia, pemerintah telah mencatat berbagai masukan yang bersifat membangun selama pembahasan dan berbagai pandangan itu akan menjadi pertimbangan dalam usulan penyempurnaan RUU Cipta Kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah akan mendalami dan mencermati kembali masukan-masukan dari tim dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan baik dari unsur pekerja, pengusaha, maupun pemerintah.

Terakhir Ida menambahkan, Proses selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan hasil pembahasan Tim Tripartit kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan kemudian akan diserahkan ke DPR untuk proses pembahasan berikutnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed