Peluang Investasi Akankah Rakyat Sejahtera dengan IKN?

Milda, S.Pd (Aktivis Muslimah)

Oleh: Milda

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) yang tengah dilakukan akan membuka peluang investasi di sektor infrastruktur senilai US$ 20,8 miliar.

Nilai investasi itu setara dengan Rp 323,1 triliun bila menggunakan asumsi kurs Rp 15.523 per dolar AS.

Hal itu disampaikan kepala negara saat membacakan pidato di acara Peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di KTT G20, di The Apurva Hotel Kempinski, Bali pada hari ini, Selasa, 15 November 2022. (bisnis.tempo.co/read)

Lagi-lagi Indonesia membuka peluang investasi asing di KTT G20 semakin meneguhkan modal IKN bergantung investasi asing. Bukannya untung, investasi akan membuat Indonesia buntung. Sebab, investasi merupakan jalan bagi asing untuk menjajah negeri ini khususnya di bidang ekononmi dengan berbagai perjanjian yang diiming-imingi keuntungan, padahal yang di untungkan hanya asing. Negeri ini justru semakin terpuruk dalam perekonomian dan akhirnya lagi-lagi rakyat yang harus menanggung beban hidup dari hasil kebijakan penguasa.

Berbagai fakta mengenai investasi nyatanya negara berkembang justru tidak menampakkan kemajuan malah makin memiskinkan negara akibat cengkaram asing. Sistem kapitaslime hanya berfokus pada asas manfaat tanpa melihat dampak buruk dari investasi asing. Terlebih saat ini penguasa dengan leluasa mempromosikan kepada negara-negara asing untuk bisa berinvetasi di IKN. Sungguh penguasa benar-benar tidak memiliki hati nurani bagaimana mungkin IKN tetap berjalan di tengah rakyat butuh penghidupan yang layak, beban hidup kian terpuruk dan negara memiliki utang yang begitu besar di tambah lagi pemindahan IKN yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Makin menambah derita rakyat dan asing makin menguasai negeri ini dengan sejuta kekayaan alam. Tidak heran asing begitu mengincar Indonesia sebab yang dinginkan hanya keuntungan yang berlipat ganda. Penguasa yang seharusnya menjalankan kewajibannya terhadap kesejahteraan rakyat namun semua itu kalah dengan para pemilik modal/asing. Berbagai kebijakan yang dibuat untuk membuka investasi yang notabene menghilangkan kadaulatan negara dan berbagai ancaman resesi. Jika ini yang terjadi negara akan dikendalikan para penguasa dan pemilik modal mengingat negeri ini tidak mempunyai dana untuk membangun IKN.

Selain itu ketergantungan asing tidak akan menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat seperti yang diinginkan oleh setiap negara. Karena segala aset negara menggantungkan pengelolaannya dengan asing yang hanya akan mempermudah eksploitasi baik politik maupun ekonomi.

Sistem kapitalisme sejatinya surga para asing maupun swasta untuk memperjual belikan aset negara tanpa memikirkan kedaulatan negara padal jelas kekayaan sumber daya alam milik hak mutlak rakyat. Tetapi penguasa acapkali melegalkan UU demi memuluskan kepentingan korporasi, jika UU tidak sejalan dengan ‘majikannya’ maka akan dengan mudah diotak-atik.

Dalam Islam proyek-proyek pembangunan termasuk IKN Islam bukan tidak boleh, hanya saja ada yang namanya skala prioritas dan urgensi. Sebelum berfokus pada hal tersebut, alangkah baiknya negara dalam situasi saat ini berfokus pada kemaslahatan umat seperti penanganan wabah, sistem kesehatan, pendidikan, bantuan kemanusiaan, lapangan kerja, serta kebutuhan lainnya yang sepenuhnya diberikan kepada rakyatnya secara adil dan merata.

Untuk biaya infrastruktur negara akan memproteksikan kepemilikan umum seperti tambang, gas, minyak dan lain sebagainya.

Pos dari hasil kepemilikan umum bisa membiayai kebutuhan infrastruktur. Dalam Islam jika pembangunan infrastruktur kekurangan biaya dalam pembangunannya dan benar-benar kosong uang kas Baitul mal, maka negara baru akan menarik pajak. Ini untuk pengenaan pajak hanya akan berlaku bagi orang kaya saja dan bagi yang kurang mampu tidak dikenakan pajak. Pajak tidak akan berlaku selamanya dalam Islam. Karena pajak dilakukan jika negara benar-benar tidak memiliki pendapatan. Namun melihat kekayaan sumber daya alam mustahil negeri ini kekurangan dana jika pengelolaanya menggunakan sistem Islam.

Mengenai pinjaman negara dalam Islam tidak akan meminjam uang luar negeri sebab meminjam uang luar negeri mengandung riba yang sebab dalam sistem kapitalis demokrasi tidak ada utang tanpa riba. Sehingga negara Islam tidak akan berhutang dengan luar negeri karena jika itu terjadi maka itu hanya akan memuluskan segala keinginannya dalam menyetir negara yang berutang. Maka haram hukumnya berhutang kepada asing.

Penguasa dalam sistem demokrasi tidak akan pernah bekerja untuk rakyat yang ada hanyalah kepentingan semata dan rakyat hanya korban janji-janji manis-manis penguasa. Jika ada kebijakan yang berpihak pada rakyat itu hanya setengah hati namun tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Pemimpin sejatinya melayani dengan sepenuh hati kepada yang dipimpinnya karena itu seorang pemimpin harus memiliki visi misi sebagai pemimpin sebab apa yang dipimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pemimpin juga harus memiliki ketakwaan dan kejujuran yang tinggi karena itu dibutuhan pemimpin yang tidak hanya ahli dibidangnya namun juga memiliki integritas yang tinggi.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala :
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)
Wallahu Alam Bishowab

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga