Pelarangan Mudik karena Pandemi, Transportasi Merugi

Oleh: Nur Rahmawati

Menjelang pertengahan akhir ramadan, mudik sudah jadi tradisi masyarakat. Namun, sayangnya masyarakat kembali kecewa dengan munculnya kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik menjelang Idul Fitri di tahun ini.

Kementerian perhubungan menerbitkan peraturan menteri perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoprasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. (Liputan6.com, 09/4/2021)

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi membeberkan jenis angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini, seiring larangan mudik Lebaran “yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan, “ ujarnya, Jumat (9/4/2021)

Pelarangan mudik diterapkan guna mencegah terjadinya ledakan Covid-19 seperti tahun sebelumnya. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Doni monardo mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia masih akan menjalankan aktivitas mudik pada lebaran 2021 meski telah ada larangan dari pemerintah. Berdasarkan data kemenhub (Kementerian Perhubungan) bahwa menjelang Idul Fitri jika tidak ada larangan mudik maka ada sebanyak 33 persen masyarakat yang akan mudik. Namun bila ada larangan mudik jumlah pemudik berkisar angka 11 persen.

Adanya kebijakan pelarangan mudik tentu berdampak pada perputaran ekonomi. Pihak yang paling terdampak akan adanya kebijakan ini, yakni bisnis moda transportasi. Karenanya, fokus pemerintah bukan hanya melarang masyarakat mudik saja, melainkan bagaimana bisnis moda transportasi tidak mengalami kerugian. Karena itu pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang, Djoko Setijowarno menyarankan agar penerbitan perpres (Peraturan Pemerintah) itu, bertujuan untuk keberlangsungan usaha di bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi, seperti halnya moda udara, laut dan kereta. (liputan6.com,28/3/2021 )

Alih-alih adanya kebijakan larangan mudik guna menghentikan lonjakan Covid-19 pasca lebaran. Namun, di sisi lain bisnis pariwisata tetap dibuka demi menggerakkan perekonomian. Masyarakat pun dibuat bingung dengan adanya kebijakan yang seakan kontraproduktif. Bukannya menyelesaikan masalah, justru kian menambah masalah.

Pandemi tak akan berlarut, jika saja negara sigap sejak awal virus terdeteksi masuk ke Indonesia. Namun yang terjadi tidak demikian. Alhasil, kebijakan yang dimunculkan tak utuh dalam menuntaskan pandemi. Laju ekonomi melambat, kebutuhan masyarakat pun terhambat. Apalagi menjelang Idul Fitri, dapat dipastikan harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara penghasilan rakyat menjadi barang yang tak pasti. Karenanya, negara tak cukup sekadar mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang juntrungannya tak membuahkan solusi.

Sejak awal pandemi melanda, Islam hakikatnya telah memberikan contoh yang pasti. Andai saja tuntunan Islam dijalankan, pandemi akan cepat teratasi. Masyarakat pun tak akan hidup dalam ketidakpastian dan penuh kekhawatiran. Sesuai dengan maqashid syari’ahnya, negara dalam Islam wajib menjaga jiwa dan harta. Sehingga negara akan berusaha mewujudkan pelayanan terhadap rakyatnya semaksimal mungkin. Karena wajib hukumnya bagi pemimpin untuk melakukan pengurusan terhadap umatnya. Dan itu hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

*)Penulis adalah Komunitas anggota Revowriter, Anggota Forum Dakwah muslimah.

Baca Juga