Paradoks Proyek IKN

Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Jakarta Timur, Fauzan Fadli Somar

RadarKotaNews, Jakarta - Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Jakarta Timur, Fauzan Fadli Somar menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Kaltim, menuai polemik. Sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari lalu

Hal itu mendapat sorotan, pasalnya mulai dari dikebutnya pembahasan undang-undang yang mengabaikan partisipasi publik hingga besarnya anggaran yang dibebankan ke APBN,

"Kami melihat potensi kerusakan ekologis karena akan dilakukan pembabatan hutan berskala besar sampai pada ancaman terhadap keselamatan rakyat," ujar Fauzan, Selasa (8/3)

Dari kacamata ekonomi politik pemindahan IKN ini, tidak mempunyai urgensi dan kebutuhan rasional di tengah kondisi pandemi saat ini, ditambah lagi pembahasan RUU IKN yang sekarang telah menjadi UU oleh DPR yang secara serampangan (cacat formil) dan sangat kilat, tidak transparan serta tidak melibatkan partisipasi publik

"Ancaman terhadap tanah ulayat masyarakat adat sampai pada ancaman pengerusakan lingkungan secara skala besar-besaran sama sekali tidak diperhitungkan oleh pemerintah," jelas Fauzan

Maka pertanyan IKN itu untuk apa? dan untuk siapa?

Kondisi ekonomi nasional yang sedang merosot karena dihantam pandemi tidak dihiraukan oleh pemerintah sebab di satu sisi ada mega proyek yang sengaja dikebut demi memenuhi hasrat para pemilik modal.

"Jangan sampai mega proyek IKN ini semata-mata hanya menjadi balas budi negara kepada Oligarki," pungkasnya. (Id)

Penulis:

Baca Juga