Pandangan Nyeleneh “Haid Boleh Puasa” Dimana Peran Negara Menjaga Syariah?

Aktivis Mahasiswa, Nadya Musmiatin (Ist)

Oleh: Nadya Musmiatin

Unggahan seorang wanita boleh berpuasa saat haid viral di media sosial. Unggahan itu ditayangkan di akun Instagram @mubadalah.id.

Akun tersebut mengunggah pernyataan seorang wanita boleh berpuasa itu dengan sumber tulisan Kiai im di situs mubadalah.id. (detik.com, 03 Mei 2021)

Hal ini pun menjadi kontroversi, pendapat yang menjadikan wanita haid boleh berpuasa karena dalil Al-qur’an tidak menjelaskannya merupakan alasan yang sembrono karena sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-qur’an saja, tetapi juga hadits, Ijma’ sahabat dan juga qiyas. Kedudukan hadits dalam salah satu sumber hukum Islam untuk melengkapi hukum yang tidak dijelaskan didalam Al-qur’an.

Sayyid abdul majid al Ghory dalam kitabnya yang berjudul al madkhol ila dirasati as sunnah an nabawiyah diriwayatkan oleh Aisyah r.a: “Kami pernah kedatangan hal itu (haid) maka kami diperintahkan meng-qadha puasa dan tidak diperintahkan meng-qadha sholat.” (HR. Muslim)

Munculnya pandangan “nyeleneh” buah dari abainya peran Negara melindungi syariah Islam. Negara yang berperan melindungi Aqidah dan Syariah tidak berjalan dengan semestinya. Peran ini tunduk dengan slogan kebebasan beragama, sehingga Negara tidak ikut campur dalam menjaga urusan yang berkaitan dengan agama. Penjagaan ajaran islam akhirnya terhenti di kaum muslim sendiri. Peran Negara juga tunduk pada slogan kebebasan berpendapat, sebuah kebebasan yang menjadikan individu-individu berhak mengatakan apapun sesuai dengan kehendak mereka tanpa batasan syariat. Akhirnya menggaungkan pendapat yang sudah jelas-jelas dilarang oleh syariat lolos begitu saja.

Faktor inilah yang menyebabkan penyesatan agama maupun pelecehan agama timbul tenggelam dengan kasus yang berbeda-beda, ditambah sistem sanksi yang yang tidak tegas menindak pelaku pelecehan agama akhirnya membuat mereka tidak jera dan terus berinovasi.

Beginilah, jika umat islam tinggal dalam sistem hasil dari kesepakatan manusia yang disebut demokrasi. Benar-salah, halal-haram, terpuji-tercela berasal dari suara mayoritas, begitu juga penetapan hukumnya yang sama sekali tidak memberikan ruang untuk penerapan sanksi islam kepada pelaku pelecehan, cukup dihukum dengan pasal-pasal tertentu dan penjara dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, liberalisasi syariat semakin tidak karuan dan pandangan menyimpang yang bisa menyesatkan ummat tumbuh dimana-mana.

Kondisi ini akan berbeda jika sanksi (uqubat) diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena sistem ini memiliki ciri khas yang tidak dikenal dalam sistem sanksi manapun yaitu sebagai pencegah (zawajir) agar masyarakat tidak mengulangi kemaksiatan yang sama yang bersifat sebagai (jawabir) yaitu penebus dosa bagi pelaku agar terbebas dari sanksi di akhirat seperti sabda Nabi SAW dari Ubadah bin Shamit

Siapa diantara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya disisi Allah, siapa yang melanggarnya, lalu diberi sanksi, maka itu sebagai penebus dosa baginya. Siapa yang melanggarnya, namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya, jika Allah menghendaki, Dia akan mengadzabnya. (HR. Bukhari).

Semua sanksi tindakan kriminalitas akan dipastikan mendapatkan kedua hal ini. kriminalitas dalam islam adalah semua tindakan yang melanggar syariat Islam, maka kasus pandangan “nyeleneh” ini terkategori pelanggaran syariat sebab melecehkan ajaran Islam, sanksi yang akan diterima oleh pelaku adalah hukuman ta’zir. Wallahu ‘alam bish shawab.

*)Penulis adalah Aktivis Mahasiswa

Baca Juga